- DPRK Bireuen menemukan ratusan ton bantuan logistik korban bencana menumpuk di gudang BPBD dan Dinas Sosial pada Senin (12/1/2026).
- Bantuan logistik seperti beras, mi instan, dan selimut ditemukan menumpuk rapi padahal pengungsi sangat membutuhkan.
- DPRK meminta klarifikasi resmi dan mendesak dinas terkait segera menyalurkan bantuan agar tidak kadaluarsa dan sampai ke korban.
Suara.com - Di tengah derita ribuan warga yang terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen, fakta mengejutkan justru terungkap di gudang pemerintah.
Puluhan hingga ratusan ton bantuan logistik korban bencana diketahui masih menumpuk rapi di gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Bireuen, sementara banyak pengungsi mengeluhkan belum menerima bantuan secara layak.
Temuan ini mencuat setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen melakukan inspeksi mendadak atau “penggerebekan” ke gudang logistik, Senin (12/1/2026), menyusul laporan masyarakat terkait dugaan penimbunan bantuan.
Dari video dan foto yang beredar luas di media sosial, salah satunya diunggah akun @B3doel___ terlihat kondisi gudang penuh sesak dengan tumpukan karung beras, dus mie instan, air mineral, selimut, matras, hingga alat-alat kebersihan.
Bantuan tersebut tampak tersusun rapi, sebagian masih dalam kemasan karton dan karung besar, menandakan belum didistribusikan ke lokasi pengungsian. Di dalam gudang, deretan bantuan terlihat menggunung hingga mendekati langit-langit ruangan.
Karung beras dan paket sembako bertumpuk berlapis-lapis, sementara dus berisi mie instan dan air mineral masih disegel. Beberapa matras dan selimut juga terlihat terikat rapi, belum tersentuh oleh para korban bencana yang seharusnya menjadi penerima utama bantuan tersebut.
Anggota DPRK Bireuen dari Fraksi PKB, Muhammad Arif, SE, membenarkan temuan tersebut. Ia menyatakan bahwa apa yang dilaporkan masyarakat ternyata sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Apa yang dilaporkan masyarakat ternyata benar. Bantuan yang seharusnya diterima oleh korban justru menumpuk dan seperti sengaja ditimbun di gudang,” tegas Arif.
Padahal, di saat yang sama, banyak warga korban banjir dan longsor masih bertahan di posko pengungsian dengan keterbatasan logistik. Keluhan soal kekurangan makanan, air bersih, alas tidur, dan kebutuhan dasar lainnya masih terus bermunculan dari berbagai titik terdampak.
Baca Juga: Banjir Jakarta Utara, 643 Warga Semper Barat Mengungsi, Kapolda: Kami Pastikan Terlayani dengan Baik
Ironisnya, saat inspeksi dilakukan, Kepala Pelaksana BPBD Bireuen disebut tidak berada di lokasi. DPRK pun langsung meminta klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai lambannya penyaluran bantuan yang mengakibatkan logistik vital justru menumpuk di gudang.
Arif mendesak agar dinas terkait segera menyalurkan seluruh bantuan tersebut tanpa menunda-nunda lagi.
“Jangan sampai bantuan ini kadaluarsa baru dibagikan. Ini menyangkut hajat hidup dan keselamatan masyarakat yang sedang tertimpa musibah,” ujarnya.
Kasus ini memicu kemarahan publik di media sosial. Banyak warganet menilai bahwa penumpukan bantuan di saat rakyat sedang kesusahan adalah bentuk kelalaian serius, bahkan berpotensi menjadi pelanggaran etika dan hukum jika terbukti ada unsur kesengajaan.
Kini, sorotan publik tertuju pada BPBD dan Dinas Sosial Bireuen. Masyarakat menunggu langkah cepat pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap karung beras, setiap dus mie instan, dan setiap matras yang tersimpan di gudang itu benar-benar sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan.
