- DPR desak pemerintah fungsikan segera gedung IKN yang sudah jadi.
- Pembangunan baru diminta ditunda karena keterbatasan anggaran negara.
- Tujuannya agar anggaran tidak habis untuk biaya perawatan gedung kosong.
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menanggapi kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sambil menilai wajar adanya catatan perbaikan desain, Deddy memberikan dua masukan krusial: segera fungsikan infrastruktur yang sudah jadi dan tunda pembangunan baru.
Deddy menekankan agar infrastruktur yang telah rampung segera difungsikan secara maksimal. Hal ini penting agar anggaran negara tidak habis hanya untuk biaya perawatan gedung yang kosong.
"Menurut saya memang tidak ada salahnya jika ada perbaikan dan penyempurnaan. Kalau bisa segera difungsikan kan bagus, sehingga uang rakyat tidak habis triliunan hanya untuk pemeliharaan setiap tahun," ujar Deddy saat dihubungi Suara.com, Rabu (14/1/2026).
Sebagai langkah konkret, ia menyarankan agar Presiden Prabowo mulai menugaskan pejabat tinggi, seperti Wakil Presiden beserta jajaran menteri koordinator tertentu, untuk berkantor secara rutin di IKN.
"Saran saya sih yang sudah selesai agar segera dipakai. Misalnya dengan menugaskan Wapres bersama jajaran Menko tertentu dan kementeriannya berkantor secara rutin di sana," lanjutnya.
Tunda Pembangunan Baru
Di sisi lain, Deddy mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu ambisius mengejar pembangunan gedung-gedung baru dalam waktu dekat, mengingat kondisi keuangan negara yang terbatas dan masih banyaknya kebutuhan mendesak di daerah lain.
Menurutnya, pemerintah harus berempati pada kondisi masyarakat yang sedang tertimpa bencana.
Baca Juga: Komisi III DPR Perjuangkan Nasib Hakim Ad Hoc dengan Syarat Mutlak Jangan Mogok Sidang
"Untuk pembangunan baru saya kira tidak perlu diburu-buru mengingat keterbatasan keuangan negara saat ini. Kan tidak adil kalau IKN dikebut sementara rakyat di daerah bencana dan pemerintah daerah memerlukan anggaran," tuturnya.
Masukan ini disampaikan sebagai respons atas kunjungan perdana Presiden Prabowo, di mana menurut Mensesneg, Presiden memberikan arahan untuk perbaikan desain serta percepatan pembangunan infrastruktur pendukung.
