- KIP mengabulkan sengketa informasi Bonatua Silalahi, memaksa KPU membuka dokumen ijazah Presiden Jokowi.
- Putusan ini menyatakan salinan ijazah yang dipakai pencalonan presiden adalah informasi terbuka untuk publik.
- Bonatua Silalahi, akademisi dan pengamat kebijakan publik, memimpin perjuangan transparansi ini demi kepentingan umum.
Keahliannya yang mendalam di bidang procurement membuatnya dipercaya sebagai anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). Tak berhenti di situ, ia juga mendirikan PT. Konsultan Kebijakan Publik, sebuah lembaga yang memberikan advis strategis terkait perencanaan, persiapan, hingga mitigasi risiko dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Namun, cakupan intelektual Bonatua tidak hanya terbatas pada isu tata kelola pemerintahan. Ia juga seorang penulis yang peduli pada pelestarian sejarah dan budaya. Hal ini dibuktikannya melalui buku karyanya berjudul Kerajaan Batak sejak 1511: Geopolitik dan Perubahannya, yang mengupas tuntas sejarah Batak dari sudut pandang geopolitik.
Sikap kritisnya sudah terlihat jauh sebelum sengketa ijazah ini mencuat. Pada 2025, ia bersama Roy Suryo juga tercatat berhasil mendapatkan salinan resmi ijazah Presiden Joko Widodo dari KPU.
Lebih dari itu, kepeduliannya yang luas juga membawanya mengajukan judicial review atas Undang-Undang Provinsi Sumatera Utara. Langkah hukum ini ia tempuh dengan alasan kuat untuk melestarikan warisan budaya Batak serta memastikan adanya kepastian hukum terkait batas wilayah adat.
