Doktor Ahli Pengadaan yang Bikin KPU Keok Terkait Ijazah Jokowi: Siapa Sebenarnya Bonatua Silalahi?

Suara.com - Palu Komisi Informasi Pusat (KIP) akhirnya diketuk, mengakhiri perdebatan panjang soal keterbukaan dokumen ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Di balik putusan monumental ini, ada satu nama yang menjadi motor penggeraknya, Bonatua Silalahi.

Sosok pengamat kebijakan publik ini berhasil membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus tunduk pada prinsip transparansi setelah Majelis KIP mengabulkan permohonan sengketa informasinya dalam sidang putusan perkara Nomor 074/X/KIP-PSI/2025, Selasa (13/1/2026).

Keputusan yang dibacakan Ketua Majelis KIP, Handoko Agung Saputro, terdengar singkat namun memiliki implikasi besar bagi akuntabilitas pejabat publik di Indonesia.

"Amar putusan, memutuskan, menerima permohonan untuk seluruhnya," ujar Handoko saat membacakan amar putusan, dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Selasa (13/1/2026).

Lantas, siapa sebenarnya Bonatua Silalahi, sosok yang konsisten menantang ketertutupan informasi dan berhasil membongkar tabir dokumen yang selama ini menjadi polemik?

Menangkan Sengketa Atas 9 Data yang Disamarkan

Kemenangan Bonatua di KIP bukan tanpa alasan. Putusan ini secara tegas menyatakan bahwa salinan ijazah yang digunakan Jokowi saat mendaftar sebagai calon presiden adalah informasi yang wajib dibuka untuk publik, bukan dokumen yang bisa dikecualikan.

"Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 merupakan informasi yang terbuka," tegas Handoko.

Sengketa ini berawal dari langkah KPU yang memberikan salinan ijazah kelulusan Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), namun dengan menyamarkan sembilan elemen data krusial. Data yang ditutup itu mencakup nomor ijazah, nomor induk mahasiswa, tanggal dan tempat lahir, hingga tanda tangan pejabat legalisir, rektor, dan dekan.

Bagi pihak Bonatua, tindakan ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat. "Yang mana ini dalam ketentuan undang-undang bukan sesuatu yang yang harus ditutupin, dikecualikan," ujar kuasa hukum Bonatua dalam sidang sebelumnya, Senin (24/11/2025).

"Jadi (salinan) ijazah-ijazah ini kami dapatkan ada sembilan item (yang disembunyikan)," sambungnya.

Bonatua sendiri menegaskan bahwa perjuangannya didasari oleh kepentingan publik, bukan agenda personal. Data tersebut ia butuhkan untuk sebuah penelitian yang berangkat dari keresahan masyarakat.

"Jadi penelitian saya memang saya lakukan pribadi, tapi sudah saya publish ke publik. Artinya ini kepentingan publik. Karena penelitian saya ini berangkat dari masalah publik, yaitu masalah ijazah yang misterius," ujar Bonatua. "Jadi ini untuk kepentingan publik, walaupun saya yang meneliti."

Profil Bonatua Silalahi: Akademisi Kritis hingga Penulis Sejarah

Bonatua Silalahi bukanlah nama baru dalam diskursus kebijakan publik dan hukum di Indonesia. Ia adalah seorang akademisi bergelar doktor dengan rekam jejak yang fokus pada bidang ekonomi dan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Keahliannya yang mendalam di bidang procurement membuatnya dipercaya sebagai anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). Tak berhenti di situ, ia juga mendirikan PT. Konsultan Kebijakan Publik, sebuah lembaga yang memberikan advis strategis terkait perencanaan, persiapan, hingga mitigasi risiko dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Namun, cakupan intelektual Bonatua tidak hanya terbatas pada isu tata kelola pemerintahan. Ia juga seorang penulis yang peduli pada pelestarian sejarah dan budaya. Hal ini dibuktikannya melalui buku karyanya berjudul Kerajaan Batak sejak 1511: Geopolitik dan Perubahannya, yang mengupas tuntas sejarah Batak dari sudut pandang geopolitik.

Sikap kritisnya sudah terlihat jauh sebelum sengketa ijazah ini mencuat. Pada 2025, ia bersama Roy Suryo juga tercatat berhasil mendapatkan salinan resmi ijazah Presiden Joko Widodo dari KPU.

Lebih dari itu, kepeduliannya yang luas juga membawanya mengajukan judicial review atas Undang-Undang Provinsi Sumatera Utara. Langkah hukum ini ia tempuh dengan alasan kuat untuk melestarikan warisan budaya Batak serta memastikan adanya kepastian hukum terkait batas wilayah adat.