- Perdana Menteri Sanae Takaichi membubarkan DPR pada 23 Januari 2026 untuk menggelar pemilihan umum dini pada 8 Februari.
- Langkah ini diambil karena koalisi Takaichi kehilangan dukungan setelah mitra lamanya, Komeito, bersekutu dengan oposisi.
- Pemilu ini akan menguji legitimasi Takaichi dan fokus pada janji pemotongan pajak versus penghapusan pajak konsumsi oposisi.
Suara.com - Panggung politik Jepang diguncang oleh keputusan dramatis Perdana Menteri Sanae Takaichi yang mengumumkan akan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 23 Januari 2026. Langkah berisiko tinggi ini diambil untuk memuluskan jalan bagi pemilihan umum dini yang dipercepat pada 8 Februari.
Dalam sebuah langkah yang disebut banyak pengamat sebagai pertaruhan politik besar, Takaichi secara terbuka menyatakan bahwa ia "mempertaruhkan seluruh masa depan politiknya" pada pemilu sela ini. Ia menantang publik untuk secara langsung menilai apakah dirinya masih layak dan dipercaya untuk terus memimpin negara Matahari Terbit.
"Saya ingin meminta masyarakat untuk menilai secara langsung apakah mereka harus mempercayakan saya untuk memimpin negara," ujar Takaichi dalam konferensi pers yang disiarkan secara nasional, sebagaimana dikutip dari Japan Wire by Kyodo News, Rabu (21/1/2026).
Keputusan ini diambil setelah Takaichi membuat "keputusan yang sangat berat." Ia menegaskan bahwa pemilu ini adalah momentum untuk meminta penilaian langsung dari para pemilih mengenai "perubahan kebijakan utama," termasuk kebijakan fiskal yang ia sebut "bertanggung jawab namun agresif".
Peta Politik yang Berubah dan Mayoritas Tipis
Langkah nekat untuk membubarkan parlemen ini bukanlah tanpa alasan. Keputusan ini diambil hanya satu setengah tahun setelah pemilu terakhir pada Oktober 2024. Pemicu utamanya adalah kondisi koalisi Partai Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Takaichi yang saat ini hanya menguasai mayoritas tipis di parlemen.
Stabilitas pemerintahannya semakin terancam setelah Komeito, mitra koalisi LDP selama 26 tahun, membelot dan membentuk aliansi baru dengan oposisi utama, Partai Demokrat Konstitusional Jepang. Aliansi baru bernama 'Aliansi Reformasi Pusat' ini langsung menjadi kekuatan penantang yang solid dengan 172 kursi di parlemen.
Takaichi berharap, dengan pemilu dini, ia bisa mengamankan kembali mayoritas kursi yang solid untuk menjalankan agenda reformasi dan kesepakatan koalisi baru antara LDP dengan Partai Inovasi Jepang yang terjalin pada Oktober lalu.
Perang Janji di Tengah Krisis Biaya Hidup
Baca Juga: Obligasi Jepang Berguncang, Yield JGB Sentuh Level Tertinggi Sejak 1999
Pertarungan dalam pemilu dini ini diprediksi akan sangat sengit, dengan isu ekonomi menjadi senjata utama. Takaichi berjanji akan meningkatkan pengeluaran publik, memotong pajak, dan mengakhiri kebijakan penghematan yang dianggap berlebihan.
Pemerintahannya bahkan memperkirakan pemotongan pajak ini akan mengurangi pendapatan negara hingga 5 triliun yen (sekitar 32 miliar dolar AS) per tahun.
Langkah ini diambil untuk merespons keresahan publik. Berdasarkan jajak pendapat NHK pekan lalu, lonjakan harga menjadi perhatian utama bagi 45% responden, jauh mengungguli isu diplomasi dan keamanan nasional.
Namun, kubu oposisi tak tinggal diam. Koalisi baru penantang Takaichi menjadikan penghapusan permanen pajak konsumsi 8% untuk produk makanan sebagai janji kampanye andalan mereka, sebuah tawaran yang sangat populer di tengah masyarakat yang terhimpit biaya hidup.
Oposisi Meradang, Anggaran Terancam
Keputusan Takaichi untuk mempercepat pemilu menuai kritik tajam dari kubu oposisi. Mereka menuding pemerintah lebih mementingkan manuver politik praktis ketimbang nasib rakyat, terutama karena agenda pengesahan anggaran negara untuk tahun fiskal 2026 menjadi terancam.
