- Bambang Widjojanto mengkritik wacana Pilkada melalui DPRD, menyebut argumen efisiensi anggaran sebagai logika berbahaya.
- BW membandingkan anggaran Pilkada 2024 (Rp37 triliun) dengan program MBG (Rp268 triliun) untuk menunjukkan standar ganda prioritas.
- Ia memperingatkan Pilkada tidak langsung berpotensi korupsi sistemik *state capture* oleh elite partai, bukan menekan korupsi.
Mekanisme ini, lanjut BW, secara otomatis akan menggeser akuntabilitas seorang kepala daerah. Mereka tidak lagi bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya, melainkan kepada para elite partai yang telah memenangkannya di DPRD.
“Ini kita sebenarnya sedang menghadapi masalah yang luar biasa besarnya dengan mencoba merampok, menculik kedaulatan rakyat ini,” katanya.
BW mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki hasrat atau "libido" untuk melanggengkan dirinya sendiri.
Oleh karena itu, ia menyerukan agar masyarakat tidak lengah dan terus mengonsolidasikan kesadaran kolektif untuk mempertahankan hak kedaulatan yang telah diperjuangkan.
"Saatnya rakyat menjaga rakyat, rakyat menjaga kedaulatannya. Itu sebabnya kita harus membangun kesadaran itu dan kesadaran itu harus dikonsolidasikan," pungkasnya. (Dinda Pramesti K)
