Infografis
- Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menolak keras usulan Pilkada melalui DPRD saat aksi di Gedung DPR pada Kamis (15/1/2026).
- Said Iqbal meyakini Pilkada lewat DPRD justru menaikkan biaya politik karena memicu praktik transaksional di legislatif daerah.
- Partai Buruh khawatir mekanisme ini mengancam demokrasi dan membuat kepala daerah tunduk pada DPRD, bukan rakyat.
Suara.com - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan sikap tegas elemen buruh yang menolak keras usulan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan melalui DPRD.
Hal itu disampaikan Said Iqbal di tengah aksi unjuk rasa elemen buruh di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Said membantah argumen para pengusul yang menyebut Pilkada lewat DPRD akan menekan biaya politik.
Sebaliknya, ia meyakini perubahan mekanisme ini justru akan memicu biaya politik yang lebih mahal karena adanya praktik transaksional di tingkat legislatif daerah.
"Menurut keyakinan buruh, setiap anggota DPRD bisa dibeli, menurut keyakinan buruh," kata Said tegas di hadapan awak media.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD hanya akan membuka karpet merah bagi para 'bandar politik' atau pemilik modal untuk mengintervensi hasil pemilihan dari balik layar.
Menurutnya, menyuap segelintir anggota dewan jauh lebih mudah dilakukan daripada melakukan politik uang kepada rakyat luas.
"Si bandar-bandar, toke-toke politik itu lebih mudah membayar anggota DPRD dengan jumlah tertentu dibandingin katakanlah ada dugaan membeli suara rakyat," ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ini memperingatkan bahwa jika usulan ini disahkan, demokrasi Indonesia akan mengalami kemunduran ke era otoritarianisme.
Baca Juga: Said Iqbal Desak UMP DKI 2026 Jadi Rp5,89 Juta: Kerja di Jakarta Itu Nombok
Ia menilai kepala daerah nantinya tidak akan lagi memprioritaskan kepentingan rakyat, melainkan hanya tunduk pada kemauan anggota DPRD yang memilih mereka.
"Wong Gubernur dipilih oleh rakyat langsung aja tidak mau mendengarkan suara rakyat, apalagi nanti dipilih oleh DPRD. Bisa dipastikan kembali ke jaman Orde Baru. Para Bupati, Walikota dan wakilnya, para Gubernur dan wakilnya hanya tunduk dan takut kepada DPRD," tuturnya.
Atas dasar kekhawatiran tersebut, Partai Buruh bersama elemen buruh lainnya menyatakan akan terus mengawal isu ini dan menolak segala upaya elite politik yang ingin menghapus hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
