Baca 10 detik
- Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengkritisi keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza inisiasi Donald Trump.
- Keterlibatan ini menawarkan peluang diplomasi, namun berpotensi memicu risiko geopolitik, keamanan personel TNI, dan beban finansial Rp16 triliun.
- Ia menekankan pemerintah harus memastikan keselarasan langkah dengan mandat dan resolusi hukum internasional PBB terkait konflik tersebut.
4. Keselarasan dengan Mandat PBB
Terakhir, ia mengingatkan agar Indonesia tetap berada dalam koridor hukum internasional. Indonesia tidak boleh terjebak dalam skema yang justru bertentangan dengan prinsip, mandat, dan resolusi PBB terkait penyelesaian konflik Palestina–Israel.
Ia meminta pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian agar langkah diplomasi ini tidak menjadi bumerang bagi bangsa sendiri.
“Pemerintah perlu bersikap cermat, terukur, dan transparan dalam menyikapi keanggotaan ini. Jangan sampai niat baik untuk perdamaian justru menimbulkan risiko politik, keamanan, dan ekonomi bagi bangsa,” pungkasnya.
