Rupiah Melemah Sendiri di ASEAN, PDIP Sentil Janji Purbaya Soal Penguatan Kurs Dalam Semalam

Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi di tengah penguatan pasar saham domestik.

Ia menilai kondisi tersebut bukanlah sebuah anomali, melainkan hal yang wajar karena pergerakan mata uang dipengaruhi banyak faktor di luar pasar ekuitas.

“Banyak orang mengatakan ini anomali, tapi menurut saya bukan. Pergerakan rupiah tidak hanya dipengaruhi harga saham, ada banyak faktor lain,” ujar Harris.

yang disebutnya sebagai satu-satunya mata uang di kawasan Asia Tenggara yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat, ketika mata uang negara ASEAN lainnya justru menguat.

“Yang menarik, rupiah adalah satu-satunya mata uang di Asia Tenggara yang melemah terhadap US Dollar, saat mata uang kawasan lain justru menguat. Artinya ada faktor-faktor lain yang memengaruhi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Harris juga menyinggung pernyataan Menteri Purbaya yang sebelumnya pernah menyebut pelemahan rupiah bisa diatasi dengan cepat.

“Lebih menarik lagi apa yang dikatakan Pak Purbaya. Katanya masalah pelemahan rupiah bisa diselesaikan dalam waktu semalam. Walaupun saya tidak tahu menyelesaikannya seperti apa,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan, Harris meyakini pemerintah dan otoritas moneter tidak akan tinggal diam melihat tekanan terhadap rupiah. Ia menilai level Rp17.000 per dolar AS menjadi batas psikologis yang akan dijaga ketat.

“Bank Indonesia pasti akan menjaga mati-matian di sini. Angka Rp17.000 itu angka psikologis,” ucapnya.

Menurut Harris, Bank Indonesia (BI) memiliki berbagai instrumen untuk menstabilkan nilai tukar, mulai dari intervensi di pasar spot hingga penggunaan instrumen Non-Deliverable Forward (NDF) dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

“BI punya cukup banyak instrumen, baik di pasar spot maupun melalui NDF dan DNDF. Otoritas moneter pasti akan bekerja maksimal mempertahankan rupiah,” jelasnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa intervensi yang terlalu agresif juga memiliki konsekuensi. Salah satunya adalah potensi eksportir menahan dolar hasil ekspor mereka.

“Kalau otoritas moneter terlalu keras menjaga rupiah, eksportir yang punya dolar bisa cenderung tidak menjual dolarnya. Akibatnya suplai dolar terbatas. Tapi saya rasa BI mampu mengatasi ini dengan baik,” tambah Harris.

Lebih lanjut, Harris menyoroti pentingnya sinergi antarotoritas dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

“Kuncinya adalah kerja sama yang benar-benar harmonis antaranggota KSSK, antara Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, OJK, dan LPS,” ujarnya.