- Remaja berusia 15 tahun ditangkap otoritas Paris pada 25 April 2026 karena meretas basis data identitas nasional Prancis.
- Pelaku mencoba menjual jutaan data pribadi autentik milik warga yang dicuri dari sistem Agence Nationale des Titres Sécurisés.
- Pemerintah Prancis memperingatkan warga mengenai risiko penipuan siber pasca terdeteksinya aktivitas mencurigakan di sistem mereka sejak 13 April.
Suara.com - Otoritas Prancis membuka penyelidikan terhadap seorang remaja berusia 15 tahun yang diduga meretas basis data identitas nasional dan mencoba menjual informasi pribadi jutaan warga di forum peretas.
Kantor Kejaksaan Paris menyatakan remaja tersebut ditangkap dan diperiksa pada 25 April 2026.
Pelaku diduga menggunakan nama samaran breach3d untuk menawarkan 12 hingga 18 juta baris data curian di forum hacker.
Lembaga pemerintah Prancis, Agence Nationale des Titres Securises (ANTS), mengonfirmasi data yang dijual memang autentik.
ANTS merupakan badan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang menyimpan data identitas warga seperti kartu identitas, paspor, SIM, dan nomor kendaraan.
![Ilustrasi SIM Card - kartu SIM nomor HP. [Gemini AI]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/04/23/43589-ilustrasi-sim-card-kartu-sim-nomor-hp.jpg)
Menurut laporan Reuters, data yang bocor diduga mencakup nama lengkap, tanggal dan tempat lahir, alamat rumah, alamat email, hingga nomor telepon warga Prancis.
ANTS menyebut aktivitas mencurigakan di sistemnya pertama kali terdeteksi pada 13 April.
Sembilan hari setelah insiden, pemerintah mengirim peringatan kepada jutaan warga melalui email.
Masyarakat diminta waspada terhadap potensi penipuan lanjutan melalui telepon maupun surel palsu.
Jaksa menyatakan akses ilegal dan pencurian data milik negara dapat dijerat hukuman hingga tujuh tahun penjara serta denda 300 ribu euro.
Identitas tersangka hingga kini belum dipublikasikan karena proses hukum masih berlangsung.
Insiden ini kembali memicu perdebatan di Prancis mengenai keamanan penyimpanan seluruh data warga dalam satu sistem terpusat, terutama di tengah meningkatnya ancaman serangan siber terhadap institusi negara.