Ahok Tak Pernah Dapat Laporan soal Riza Chalid Intervensi Pertamina

Suara.com - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membantah isu yang menyebut pengusaha Riza Chalid mengintervensi proses penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM) milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) oleh Pertamina.

Pernyataan itu disampaikan Ahok saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Dalam persidangan, Ahok menegaskan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, ia tidak pernah menerima laporan terkait adanya intervensi dari Riza Chalid dalam proses penyewaan terminal BBM.

“Saya tidak pernah, kenal juga enggak pernah saya Pak,” ujar Ahok menjawab pertanyaan terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa.

Kerry sebelumnya menanyakan apakah pernah ada laporan kepada Ahok bahwa Riza Chalid memaksa penyewaan terminal BBM Merak miliknya. Ahok dengan tegas menyatakan tidak pernah menerima informasi tersebut.

Usai persidangan, Ahok kembali menekankan bahwa dirinya tak pernah mendengar adanya intervensi tersebut. Ia juga mempertanyakan anggapan bahwa seseorang dapat dengan mudah memengaruhi kebijakan di tubuh Pertamina yang menurutnya diawasi secara ketat.

“Enggak pernah lho. Itu cuma orang ngomong di media. Saya juga heran, sekuat apa sih beliau sampai intervensi? Itu kan jaganya begitu ketat,” kata Ahok.

Tak hanya soal penyewaan terminal BBM, Ahok juga menyinggung perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara yang sedang disidangkan. Ia mengaku tidak memahami metode penghitungan jaksa yang menyebut angka kerugian mencapai sekitar Rp 285 triliun.

“Saya enggak tahu cara jaksa menghitung sampai 200-an triliun begitu. Saya juga enggak tahu dari mana bisa keluar angka seperti itu,” ujarnya.

Meski demikian, Ahok menyatakan enggan berkomentar lebih jauh karena tidak memegang data perhitungan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar penghitungan kerugian negara dalam perkara pidana dilakukan secara hati-hati dan berbasis fakta hukum.

“Kerugian negara itu mesti dihitung, enggak bisa diduga. Kalau secara hukum pidana harus jelas. Biar saja pengacara dan jaksa berdebat soal itu,” katanya.

Dalam sidang yang sama, Ahok juga ditanya mengenai dugaan persoalan dalam penyewaan terminal BBM PT OTM. Ia kembali menegaskan tidak pernah menerima laporan ataupun pengaduan terkait hal tersebut selama menjabat.

“Tidak ada, saya juga baru dengar OTM itu dari media,” ucapnya.

Hal serupa disampaikan Ahok ketika ditanya soal penyewaan kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) oleh Pertamina. Ia mengaku tidak pernah menerima laporan adanya intervensi dari sejumlah pihak yang disebut dalam persidangan.

“Saya juga baru bertemu di sidang ini. Belum pernah bertemu dan baru tahu nama juga dari media saja,” kata Ahok.