Bukan Reshuffle Besar-besaran, Mensesneg Ungkap Alasan Prabowo Bakal Ganti Wamenkeu

Suara.com - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, buka suara mengenai kemungkinan perombokan kabinet atau reshuffle, seirimg kosongnya jabatan Wakil Menteri Keuangan yang ditinggal Thomas Djiwandono.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu kekinian dipilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia usai mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR.

Pras membenarkan bahwa akan ada reshuffle dalam konteks mengisi jabatan wamenkeu yang kini kosong. Tetapi untuk perombakan kabinet, Pras menegaskan tidak ada.

"Enggak ada. Kalau maknanya reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR, itu benar," tutur Pras di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1/2026).

"Artinya ada, ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain," kataya menambahkan.

Kendati demikian, Pras belum memastikan kapan Presiden Prabowo akan melantik pengganti Thomas.

"Belum, belum. Kan belum selesai proses, proses Deputi apa, Gubernur BI-nya kan belum selesai," kata Pras.

Termasuk ihwal siapa saja kandidat wamenkeu ke depan, Pras belum mengungkapkan.

"Tunggu dulu," kata Pras.

Pintu Masuk Reshuffle

Kekosongan jabatan Wakil Menteri Keuangan usai ditinggal Thomas Djiwandono yang memilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia bisa menjadi pintu masuk bagi Presiden Prabowo Subianto untuk merombak kabinet atau reshuffle.

Pengamat politik Arifki Chaniago mengatakan dalam politik, kursi kosong jarang berhenti sebagai urusan teknis. Kursi kosong justru sering menjadi bola liar yang memicu evaluasi ke pos lain.

Kekosongan jabatan di Kementerian Keuangan mungkin saja merembet, membuka peluang terjadinya reshuffle secara besar-besaran, namun mungkin juga tidak. Arifki menegaskan hal tersebut bergantung terhadap keputusan Prabowo

Menurutnya jika Prabowo memilih langkah minimal, penggantian bisa berhenti di level wakil menteri. Sebaliknya, jika presiden menilai ada sektor lain yang perlu diperkuat, reshuffle menteri lain menjadi opsi yang rasional.

“Ini momentum yang sering disebut sebagai sekalian berbenah. Presiden bisa saja memanfaatkan satu kursi kosong untuk menata ulang lebih dari satu pos,” kata Arifki dalam keterangannya kepada Suara.com, Rabu (28/1/2026).