Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Tahun 2026 yang diikuti 166 kepala Sekolah Rakyat di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (30/1/2026). Forum ini menjadi bagian dari konsolidasi nasional guna memastikan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat 2026 berjalan terencana, akuntabel, dan transparan.
Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat sinergi antarkepala sekolah, bidang penyelenggaraan Sekolah Rakyat, pejabat pembuat komitmen (PPK), koordinator wilayah, perencana, hingga unit pengawasan.
Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan pentingnya integritas sebagai fondasi utama penyelenggaraan pendidikan. Menurutnya, integritas harus tertanam dalam diri setiap insan pendidikan, terlepas dari ada atau tidaknya pengawasan.
"Ada atau tidak ada orang, harus punya integritas. Karena integritas itu di hati, pencegahannya lewat aturan dan teknologi," ucap Gus Ipul.
Ia menambahkan, penerapan nilai integritas dapat dimulai dari hal sederhana, seperti menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
Memasuki tahun 2026, Gus Ipul menyampaikan tiga hal utama yang harus diwujudkan Sekolah Rakyat, yakni terpenuhinya standar nasional, keseragaman tata kelola, serta kualitas layanan pendidikan yang setara. Tantangan pemerataan kualitas layanan, lanjutnya, masih dirasakan terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil).
"Dari 3 hal itu sekolah rakyat tidak boleh bergantung kepada kepala sekolahnya, sistemnya harus kuat sehingga nanti siapapun yang jadi kepala sekolah ke depannya, sekolah ini bisa makin baik makin berkualitas dan berkelanjutan," kata Gus Ipul.
Ia juga mendorong agar Sekolah Rakyat memiliki DNA keunggulan yang membedakannya. Salah satunya melalui pembiasaan penggunaan bahasa asing dalam aktivitas sekolah, seperti bahasa Inggris atau Arab pada hari tertentu. Selain itu, hasil tes DNA talenta diharapkan menjadi acuan dalam membimbing potensi siswa sejak dini.
Lebih jauh, Gus Ipul berharap Sekolah Rakyat tidak hanya dipersepsikan sebagai sekolah bagi keluarga kurang mampu, melainkan sebagai institusi pendidikan yang membawa harapan baru, memiliki standar tinggi, dan diferensiasi yang jelas.
Baca Juga: Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
"Sekolah rakyat tidak boleh dikenal karena siapa siswanya, tapi karena mutu lulusannya," tegasnya.
Mutu lulusannya harus bisa ke sekolah yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi atau bekerja.
Untuk itu, peran kepala sekolah dinilai krusial dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lulusan, sehingga tidak sekadar berorientasi pada kelulusan semata. Negara, lanjut Gus Ipul, menginginkan Sekolah Rakyat melahirkan generasi unggul, berkarakter kuat, berdaya saing, dan mampu menjadi agen perubahan bagi diri sendiri, keluarga, serta lingkungan sekitarnya.
Menutup arahannya, Gus Ipul mengingatkan seluruh kepala sekolah agar berpikir komprehensif dan visioner sebagai pemimpin tertinggi di satuan pendidikan masing-masing.
Sebagai informasi, pada tahun 2025 sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi di 34 provinsi dengan jumlah peserta didik mencapai 15.945 siswa. Program ini didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat Permanen saat ini telah memasuki tahap awal di 104 lokasi.***
