Tegas! 13 Calon Petugas Haji Dipulangkan Saat Diklat karena Indisipliner dan Manipulasi Data

Suara.com - Ketegasan menjadi harga mati dalam seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tahun ini.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan sebanyak 13 calon petugas haji terpaksa "dipulangkan" dan dicopot dari proses Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) karena berbagai pelanggaran serius.

Pengumuman ini disampaikan Dahnil usai pengukuhan PPIH Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (30/1/2025).

Menurutnya, langkah drastis ini diambil setelah ditemukan berbagai tindakan indisipliner hingga manipulasi data kesehatan.

“Tadi malam laporan ke saya itu ada 13 orang yang dicopot dari proses diklat,” ujar Dahnil.

Modus Pemalsuan MCU dan Indisipliner

Dahnil membeberkan bahwa alasan pencopotan para peserta tersebut sangat beragam.

Mulai dari masalah disiplin, pemalsuan daftar hadir (absensi), hingga kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan.

Bahkan, ditemukan fakta mengejutkan di mana ada peserta yang nekat memalsukan hasil Medical Check Up (MCU). Padahal, yang bersangkutan mengidap penyakit menular kronis yang berisiko bagi jamaah.

“Dahnil mengatakan para peserta yang dicopot ini karena berbagai alasan, seperti indisipliner, pemalsuan absensi, sakit kronis, dan lainnya. Bahkan ada peserta yang memalsukan hasil Medical Check Up (MCU), padahal memiliki penyakit tuberkulosis (TBC).”

Garda Terdepan, Bukan Sekadar 'Nebeng' Haji

Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun. Seluruh proses Diklat dijalankan secara transparan dan ketat karena para petugas memikul tanggung jawab besar sebagai garda terdepan pelayan tamu Allah.

Ketegasan ini didukung penuh oleh tim pelatih dari unsur TNI dan Polri yang mengawasi kedisiplinan peserta selama 20 hari masa pelatihan di asrama.

“Akhirnya ya sudah kita mau orang yang siap 20 hari fokus di sini, ikut pelatihan, ikut aturan dan sebagainya. Dan itu semuanya keputusan diambil oleh tim pelatih dari teman-teman TNI dan Polri,” tegas Dahnil.

Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan tidak berhenti di masa Diklat.

Jika saat bertugas di Tanah Suci ditemukan petugas yang abai atau lalai, sanksi pemecatan langsung akan dijatuhkan. Pasalnya, petugas haji adalah tenaga profesional yang mendapatkan kompensasi dari negara.

“Ya kami evaluasi, kami akan langsung keluarkan. Jadi ini nanti, kan gini loh, yang publik harus tahu petugas haji ini dibayar loh, mereka digaji. Jadi memang kerjanya meletihkan ya, kalau istilah saya itu bisa 25 jam,” lanjutnya.

Komitmen Pelayanan Maksimal

Dahnil kembali menekankan pesan kuat bagi seluruh personel PPIH: Niat utama adalah melayani, bukan sekadar mencari celah untuk berhaji secara gratis.

“Kami itu adalah ingin memastikan petugas haji itu niat utamanya itu adalah menjadi petugas haji bukan orang-orang yang nebeng naik haji. Karena mereka sudah dilatih cukup lama sebagai sebuah tim,” ujarnya.

Setelah menyelesaikan pelatihan fisik dan mental selama 20 hari di Pondok Gede, para petugas masih harus menjalani diklat daring selama 10 hari.

Tahun ini, komposisi petugas haji tergolong sangat beragam, melibatkan berbagai profesi mulai dari tim medis, aparat keamanan, jurnalis, hingga akademisi dan profesor.

Dahnil berharap, perbedaan latar belakang tersebut menyatu dalam komitmen yang sama. Semuanya harus bergerak di bawah satu bendera yang sama, yaitu sebagai petugas haji yang berdedikasi penuh bagi jamaah Indonesia.