Pengamat: Pernyataan Menhan Soal Direksi Himbara 'Offside' dan Timbulkan Kegaduhan

Suara.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin terkait rencana Presiden Prabowo Subianto mengganti jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dinilai merugikan negara sebagai langkah yang 'offside' dan di luar kewenangannya.

Menurut Trubus, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Menhan. Ia menegaskan, penyampaian kebijakan strategis presiden seharusnya disampaikan oleh pejabat yang memiliki kewenangan langsung, seperti Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) atau Sekretaris Kabinet (Seskab).

“Menurut saya itu offside ya, tupoksinya kan beda, itu kan di luar kewenangannya. Yang mempunyai kewenangan memberikan penjelasan itu kan Sesneg sama Seskab,” ujar Trubus dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).

Ia menilai pernyataan Menhan tersebut justru mengindikasikan adanya upaya menunjukkan dominasi peran tertentu yang tidak relevan dengan konteks kebijakan sektor keuangan. Kondisi itu, lanjut Trubus, berpotensi menimbulkan tafsir keliru di tengah masyarakat.

“Ini mengindikasikan sepertinya sekarang lagi nyari potensi seolah-olah TNI lebih unggul dari sipil, padahal kewenangannya jelas berbeda,” katanya.

Trubus juga menyoroti dampak pernyataan tersebut yang dinilai membingungkan publik, terlebih karena rencana tersebut telah dibantah oleh CEO Danantara Rosan Roeslani. Menurutnya, situasi itu memicu kegaduhan yang tidak perlu di ruang publik.

“Ini membingungkan publik, apalagi sudah dibantah oleh Rosan. Jadinya menimbulkan kegaduhan di publik,” ucapnya.

Lebih lanjut, Trubus menilai pernyataan Menhan dapat menimbulkan kesan adanya tumpang tindih kebijakan dan intervensi antar kementerian dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya melihat ini mengindikasikan kebijakan Pak Prabowo jadi terkesan tumpang tindih dan penuh dengan intervensi-intervensi,” pungkas Trubus.

Sebelumnya CEO Danantara Rosan Roeslani membantah rencana untuk merombak jajaran direksi bank Himbara. Diketahui, Danantara adalah pemegang saham terbesar sekaligus pengelola operasional BUMN.

"Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu," tegas Rosan ditemui di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026).

Diketahui Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang merugikan negara.

Hal ini diungkapkan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat memberikan materi dalam Retret PWI di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kemenhan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

Sjafrie mengungkapkan bahwa ada praktik ketimpangan dalam penyaluran kredit, di mana bank pelat merah lebih memprioritaskan pengusaha besar dibandingkan pengusaha kecil.

"Bank Himbara itu lebih menertibkan pengusaha besar untuk dikasih kredit daripada pengusaha kecil. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara. Sudah ada tata kelola baru untuk menertibkan BUMN,” katanya.