Saksi Kasus Noel Ebenezer Ungkap Sultan Kemnaker Bantu Carikan LC

Suara.com - Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) Chairul Fadhly Harahap mengaku pernah berkomunikasi dengan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Irvian Bobby Mahendro yang disebut sebagai “Sultan” di Kemenaker.

Hal itu disampaikan saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang menjadikan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer alias Noel dan kawan-kawan sebagai terdakwa.

“Bapak pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan Bobby Mahendro Putro tentang jual beli mobil?” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/2/2026).

“Pernah, Pak,” jawab Chairul.

Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi pada awal 2024 saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Biro Humas di Kementerian Ketenagakerjaan.

Chairul mengatakan sejak 2023 dirinya ingin menjual mobil Pajero Dakar miliknya sehingga berkomunikasi dengan Rizky Nasution.

“Saya bilang, ‘dik…’ karena dia di komunitas LC si Rizky ini. Kebetulan saya senang dan suka,” ujar Chairul.

“LC itu apa, Pak?” tanya jaksa.

“Land Cruiser, Pak,” sahut Chairul.

Kemudian, Bobby berhasil mendapatkan mobil Land Cruiser untuk Chairul. Mobil itu lalu dibeli Chairul dengan metode tukar tambah.

“Pokoknya kesimpulannya kesepakatan yang kami sepakati itu Rp600 juta,” ucap Chairul.

“Rp600 juta? Artinya Bapak nambah Rp300 (juta)?” lanjut jaksa.

“Saya nambah Rp300, Pak,” balas Chairul.

Lebih lanjut, ia mengatakan kekurangan Rp300 juta itu dilunasi dalam waktu 2,5 bulan. Jaksa pun menanyakan sumber uang untuk pelunasan mobil tersebut.

“Itu bisa Bapak dapat uang dari mana itu?” ucap jaksa.

“Kebetulan di Humas itu perjalanan dinas kami agak tinggi, dan ada perjalanan dinas,” balas Chairul.

“Semuanya ini uang perjalanan dinas? Bapak mengatakan di BAP ini Rp20 juta, Rp30 juta, dan Rp50 juta?” cecar jaksa.

“Iya, dan honor serta dari uang tabungan saya juga, Pak,” timpal Chairul.

“Saya tanyakan lagi, ini uang perjalanan dinas semua atau uang apa ini?” tambah jaksa.

“Macam-macam, Pak, campur. Ada perjalanan dinas, reimburse dari perjalanan dinas sebulan sebelumnya, ada honor saya, ada tukin,” kata Chairul.

“Apakah dalam waktu dua setengah bulan itu terpenuhi ini semua? Bapak ada tabungan juga?” tanya jaksa lagi.

“Iya,” tandas Chairul.

Dalam perkara ini, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel didakwa menerima gratifikasi sejumlah Rp3,3 miliar (Rp3.365.000.000) dan satu unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker.

“Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan telah melakukan perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, menerima gratifikasi yaitu terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp3.365.000.000,00 dan barang berupa satu unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu berhubungan dengan jabatan terdakwa,” kata jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Uang dan sepeda motor tersebut diduga diberikan oleh ASN Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta.

Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di sisi lain, jaksa KPK juga mendakwa Noel telah menerima suap dan pemerasan sebesar Rp70 juta dari total keseluruhan nilai pemerasan sebanyak Rp6,5 miliar bersama sejumlah terdakwa lain, di antaranya Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi.

“Telah turut serta melakukan perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu menguntungkan diri Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sebesar Rp70 juta,” ujar jaksa.

Noel dan kawan-kawan disebut memaksa para pemohon sertifikasi K3 untuk membayar uang dengan jumlah keseluruhan mencapai Rp6,5 miliar (Rp6.522.360.000).

Selain Noel, jaksa juga menyebut terdakwa lainnya, yaitu Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Irvian Bobby Mahendro mendapatkan Rp978,3 juta (Rp978.354.000), Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Gerry Aditya Herwanto Putra Rp652,2 juta (Rp652.236.000), dan Subkoordinator Keselamatan Kerja Ditjen Bina K3 Subhan Rp326,1 juta (Rp326.118.000).

Kemudian, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Anita Kusumawati menerima Rp326,1 juta (Rp326.118.000), Ditjen Binwasnaker dan K3 Fahrurozi Rp270,9 juta (Rp270.955.000), dan Direktur Bina Kelembagaan Hery Sutanto Rp652,2 juta (Rp652.236.000).

Terakhir, Subkoordinator Sekarsari Kartika Putri menerima Rp652,2 juta (Rp652.236.000) dan Koordinator Supriadi Rp294 juta (Rp294.063.000).

Pihak lain yang juga diduga menerima uang hasil pemerasan ialah Dirjen Binwasnaker & K3 2020–2024 Haryani Rumondang Rp381,2 juta (Rp381.281.000), Sekretaris Ditjen Binwasnaker & K3 2021–2024 Sunardi Manampiar Sinaga Rp288,1 juta (Rp288.173.000), serta Sekretaris Ditjen Binwasnaker & K3 2024–2025 Chairul Fadhly Harahap Rp37,9 juta (Rp37.945.000).

Ada juga Koordinator Bidang Sistem Manajemen Mutu K3 (SMK3) Ida Rachmawati Rp652,2 juta (Rp652.236.000), Subkoordinator Bidang Penjaminan Mutu Lembaga K3 Nila Pratiwi Ichsan diduga menerima Rp326,1 juta (Rp326.118.000), dan Subkoordinator Bidang Penyusunan Standar Mutu Lembaga K3 Fitriana Bani Gunaharti Rp326,1 juta (Rp326.118.000).

Atas perbuatan ini, Noel dan kawan-kawan didakwa melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP.