Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar

Suara.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Suharyanto, blak-blakan mengenai tantangan anggaran mitigasi bencana yang dihadapi lembaganya.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Suharyanto mengungkapkan, bahwa dalam lima tahun terakhir, alokasi dana APBN untuk aspek pencegahan sangat minim jika dibandingkan dengan luasnya potensi bencana di Indonesia.

"Yang menjadi tantangan dan kendala Kami adalah dari segi anggaran Kenapa demikian karena dalam 5 tahun terakhir anggaran pencegahan BNPB ini relatif sangat terbatas," ujar Suharyanto di hadapan anggota dewan.

"Kami laporkan mitigasi bencana berkisar 17-19 miliar per tahun Tentu saja Ini sangat kecil tapi tentu saja kami tidak hanya bisa mengeluh kemudian tidak bekerja," katanya menambahkan.

Guna menyiasati keterbatasan APBN tersebut, BNPB secara agresif mencari sumber pendanaan lain, termasuk melalui skema pinjaman luar negeri.

Strategi ini membuahkan hasil dengan disetujuinya pendanaan besar untuk memperkuat sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami.

"Alhamdulillah dalam 5 tahun terakhir ini ada beberapa yang sudah disetujui pinjaman luar negeri ini pun untuk meningkatkan kemampuan BNPB dalam pra bencana atau pencegahan. Kami baru selesai memiliki konsep peringatan dini menghadapi bencana gempa bumi tsunami bekerja sama dengan BMKG titik ini kami mendapatkan PLN sejumlah Rp 949.168.712.486 rupiah," ungkapnya secara rinci.

Dana tersebut dialokasikan untuk membangun pusat pengendalian operasi (Pusdalops) di tingkat daerah yang dihibahkan ke pemerintah kabupaten/kota, lengkap dengan sarana IT.

Selain itu, sensor-sensor ketinggian muka air laut juga telah dipasang di sepanjang pesisir rawan bencana untuk mengirimkan peringatan dini secara otomatis.

Tak hanya soal infrastruktur fisik, BNPB juga memperkuat ketahanan masyarakat di akar rumput melalui program IDRIP.

"Kemudian desa-desa yang berada di sepanjang pesisir yang diprediksi oleh para ahli oleh BMKG di situ ada tsunami itu juga sudah kami bentuk Desa tangguh bencana untuk program IDRIP ini ada di 180 desa di 38 kab/kota," jelasnya.

Di sisi lain, Suharyanto menjelaskan bahwa pihaknya juga memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP) untuk membangun infrastruktur pencegahan di daerah yang mengalami bencana berulang.

Langkah ini diambil agar pemulihan pascabencana sekaligus menjadi investasi untuk menghadapi risiko di masa depan.

"Artinya walaupun masih banyak kekurangan kelemahan untuk mitigasi terkait bencana gempa bumi dan tsunami Negara Republik Indonesia sudah punya beberapa Destana dan beberapa peralatan yang apabila nanti ke depan mudah-mudahan tidak terjadi, apabila terjadi tsunami paling tidak kita bisa meminimalkan kerusakan dan jumlah korban," pungkasnya.