Prabowo 'Hardik' Negara Besar Soal Pembantaian, Pakar UMY Ungkap Target Spesifik di Baliknya!

Suara.com - Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ade Marup Wirasenjaya, menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung standar ganda negara-negara besar soal demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Dalam pidatonya di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di SICC, Bogor, Senin (2/2/2026) kemarin, Prabowo sempat berbicara soal negara-negara besar yang dulu mengajarkan demokrasi dan HAM namun kini diam ketika ada pembantaian.

Ade menilai, pesan tersebut memiliki target spesifik di kancah global. Terkhususnya negara-negara yang memiliki pengaruh kuat secara ekonomi dan militer.

"Ya mungkin yang dituju itu ya negara-negara di sekutu Amerika, mungkin di Eropa. Negara-negara di seputaran Timur Tengah yang selama ini kategorinya udah masuk negara kaya, mungkin," kata Ade saat dihubungi Suara.com, Rabu (4/2/2026).

Lebih jauh, menurut Ade, narasi yang dibangun Prabowo bukan sekadar kritik kosong tanpa tujuan. Pernyataan tersebut berfungsi sebagai pesan diplomatik yang keras.

Namun di sisi lain menjadi cerminan realitas bahwa Indonesia tetap memerlukan dukungan strategis dari kekuatan global untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan.

"Jadi ya itu pesan seperti itu juga ada gunanya untuk menghardik sekaligus untuk menyadari bahwa posisi Indonesia itu tanpa support dari negara-negara besar, itu tidak akan ada artinya," ujarnya.

Lebih lanjut, akademisi UMY ini menyoroti posisi tawar Indonesia yang sebenarnya terbatas dalam isu kemanusiaan dan HAM internasional.

Ia menilai, ajakan Prabowo kepada dunia internasional sangat relevan dengan kondisi sekarang.

Mengingat kendala geopolitik dan kapasitas ekonomi Indonesia di institusi internasional yang belum terlalu dominan.

"Jadi kalau saya menangkapnya, mungkin Prabowo udah mengukur diri, 'oh Indonesia itu posisi power-nya dalam politik dunia ya di level ini.' Tanpa adanya supporting dari negara-negara yang kategorinya besar, baik secara ekonomi, militer, maupun politik, itu enggak ada artinya," tuturnya.

Ade menyarankan pemerintah untuk memaksimalkan peran dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Terlebih dalam menguatkan mitra strategis dan pendalaman terhadap isu-isu kemanusiaan termasuk Palestina.

Langkah ini dinilai lebih konkret dan memiliki kedekatan historis dengan isu tersebut.

Dibandingkan menjajaki inisiatif baru yang fragmentasinya belum jelas, misalnya Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian gagasan Donald Trump.

Ia tak lupa menekankan agar pemerintah berhati-hati dan tidak terjebak dalam inisiatif proyek perdamaian buatan Donald Trump yang melibatkan Israel. Sebab hal tersebut berisiko merusak konsistensi diplomasi Indonesia.

"Kalau Prabowo mendorong-dorong Indonesia bergabung dengan project Donald Trump, di mana di dalamnya juga ada Israel, itu kan ada ambivalensi dalam politik luar negeri Indonesia," tandasnya.