REGIONAL:
- Kemensos menemukan ironi data PBI JKN menunjukkan jutaan warga miskin belum terdaftar, sementara kelompok mampu masih menerima subsidi.
- Menteri Sosial menyatakan ketidaktepatan sasaran ini terungkap melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional tahun 2025.
- Kemensos dan BPS perlu memperluas verifikasi lapangan karena akurasi data desil penerima bantuan belum sepenuhnya tercapai.
Suara.com - Kementerian Sosial mengakui adanya ironi besar dalam perlindungan jaminan kesehatan nasional. Saat pemutakhiran data penerima bantuan ditemukan kalau jutaan warga paling miskin justru belum terdaftar sebagai penerima PBI JKN. Sementara kelompok yang lebih mampu masih menikmati subsidi iuran BPJS tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan kalau ketimpangan itu terjadi ketika pemerintah belum memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sete
“Setelah kita mengukur menggunakan DTSEN ternyata masih ada penduduk Desil 1 dan 5 yang belum menerima PBI JK. Sementara sebagian Desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima,” kata Gus Ipul saat rapat konsultasi pimpinan komisi DPR dengan pemerintah terkait Jaminan Sosial di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Diketahui semakin kecil angka desil, artinya tingkat ekonominya semakin rendah. Dari pemutakhiran melalui DTSEN itu ditemukan kalau masyarakat dalam Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI JKN mencapai lebih dari 54 juta jiwa.
Sementara masyarakat yang ada dalam daftar Desil 6 sampai 10 dan Non-Desil justru masih ada yang menerima PBI JKN itu jumlahnya sampai kebih 15 juta orang.
“Di mana yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu. Ini adalah data yang kita peroleh pada tahun 2025. Oleh karena itulah kemudian kita mencoba untuk memanfaatkan desil ini,” ucap Gus Ipul.
Kendati begitu, Kemensos mengakui kalau data desil itu belum sepenuhnya sempurna. Pihaknya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) masih perlu melakukan ground check lebih luas di lapangan untuk memastikan bantuan telah tepat sasaran.
“Karena di tahun 2025 itu kami hanya mampu meng-ground check hanya 12 juta KK lebih. Padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK. Maka itulah kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat. Tetapi saya rasa itu masih belum cukup, dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat,” kata Gus Ipul. kasih judul bagus
TERPOPULER