REGIONAL:
- Menkeu Purbaya menjelaskan kegaduhan PBI BPJS dipicu lonjakan penghapusan data peserta mencapai 11 juta orang pada Februari 2026.
- Skala penghapusan data yang sangat besar menyebabkan masyarakat terkejut karena baru mengetahui status nonaktif saat berobat.
- Purbaya menyarankan agar penghapusan data dilakukan secara bertahap (smoothing) untuk menghindari gejolak sosial di masyarakat.
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, blak-blakan mengenai pemicu kegaduhan di masyarakat terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Purbaya menyebut adanya lonjakan drastis jumlah penghapusan data pada Februari 2026 sebagai penyebab utama "kejutan" di publik.
Hal tersebut disampaikan Menkeu Purbaya dalam Rapat Konsultasi Lintas Komisi (Komisi VIII, IX, dan XI) DPR RI bersama Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Berdasarkan analisa Kementerian Keuangan, Purbaya menyoroti perbedaan mencolok pada jumlah penghapusan peserta PBI bulan ini dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
Jika biasanya angka penghapusan dan penggantian hanya berkisar di bawah satu juta orang, pada Februari 2026 angkanya melonjak hingga 11 juta orang.
"Kalau kita lihat tabel, jumlah penghapusan PBI JK di bulan Februari 2026 mencapai 11 juta orang. Itu hampir 10 persen dari total 98 juta peserta. Sebelumnya hanya 1 juta, bahkan di bawah itu," kata Purbaya dalam rapat.
Menurutnya, skala penghapusan yang mencapai 10 persen inilah yang memicu protes masif karena masyarakat tidak mengetahui status kepesertaan mereka telah hilang sampai mereka mendatangi fasilitas kesehatan.
"Begitu 10 persen kena, hampir semua yang sakit kena (dampaknya). Ini yang menimbulkan kejutan karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu sudah tidak masuk daftar lagi," katanya menambahkan.
Purbaya meminta agar ke depannya instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Sosial, tidak melakukan pembersihan data secara ekstrem dalam satu waktu.
Ia mengusulkan metode smoothing atau pemerataan agar tidak terjadi guncangan sosial.
"Kalau angkanya drastis seperti ini, ya di-smoothing sedikit lah. Di-average (rata-rata) dalam 3, 4, atau 5 bulan, terserah. Tapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu," saran Purbaya.
Menkeu juga menekankan bahwa persoalan ini murni masalah manajemen data dan komunikasi, bukan masalah ketersediaan anggaran.
Ia menegaskan dana yang dikeluarkan Kemenkeu untuk PBI tetap konsisten dan tidak berubah.
"Uang yang saya keluarkan sama, tidak berubah. Tapi kenapa keributannya beda? Kita ingin program JKN ini berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat tanpa keributan yang signifikan," tuturnya.
Purbaya menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen Kemenkeu untuk mendukung perbaikan data agar subsidi kesehatan tepat sasaran, namun dengan cara-cara yang lebih terkendali agar tidak memicu keresahan di tengah masyarakat.
TERPOPULER
