Banyak Media Terhimpit PHK, Menko PM Janjikan Ada Distribusi Iklan Merata

Suara.com - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menghantam industri media menjadi sorotan dalam Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Di tengah tekanan ekonomi dan disrupsi digital, pemerintah mengakui ekosistem media nasional sedang tidak baik-baik saja.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) A. Muhaimin Iskandar hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan HPN 2026 di Serang, Banten, Senin (9/2/2026). Dalam pidatonya, pria yang akrab Cak Imin itu menyinggung langsung realitas pahit yang kini dihadapi banyak perusahaan pers.

Ia menegaskan bahwa pemerintah bersama Dewan Pers serta kementerian terkait tengah mendorong pembangunan ekosistem ekonomi media yang sehat.

“Nanti tentu kolaborasi terus dijalankan, nanti ada usulan dari Dewan Pers, ada distribusi iklan yang merata misalnya. Tentu kita harus dukung mulai dari regulasinya sampai pada aspek-aspek teknisnya,” katanya.

Di sisi lain, Cak Imin juga mengingatkan bahwa disrupsi teknologi informasi membawa dua wajah sekaligus bagi dunia pers. Kemajuan digital membuka peluang besar, tetapi juga menyimpan risiko serius terhadap kualitas publik.

Menurutnya, perkembangan dunia saat ini juga tidak lagi sekadar bergerak, melainkan dinavigasi oleh informasi, data, dan algoritma. Dalam kondisi itu, jurnalisme memegang peran krusial sebagai penjaga batas antara fakta dan rekayasa melalui proses verifikasi yang beretika.

“Jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Perkembangan AI dan teknologi digital tidak boleh menghisap nilai-nilai jurnalisme, apalagi merusak ekonomi media massa. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nurani,” ujar Cak Imin.

Ia menilai pers yang hanya mengandalkan kecepatan dan kecanggihan teknologi tanpa basis data bermutu akan kehilangan makna sekaligus kepercayaan publik. Karena itu, Muhaimin menekankan pentingnya jurnalisme yang human-centered, tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, jujur, dan memberi arah bagi masyarakat.

Cak Imin juga menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Dengan lebih dari 80 persen penduduk terhubung internet dan konsumsi media sosial yang tinggi, kualitas informasi menjadi faktor penentu stabilitas sosial, ekonomi, dan kohesi kebangsaan.

Pemerintah, kata dia, memastikan pers tetap mendapatkan dukungan di tengah guncangan disrupsi digital. Kebijakan akan terus diperkuat agar industri pers memiliki keadilan ekonomi dan ruang hidup yang berkelanjutan.

“Pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar media massa tetap menikmati mata rantai ekonomi yang adil, sehingga jurnalisme berkualitas dapat terus hidup, menjadi suluh demokrasi dan menjaga akal sehat seluruh masyarakat bangsa kita,” ucapnya.

Ia pun mengajak insan pers untuk menjaga etika, melindungi martabat manusia, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital.

Sebagai informasi, Hari Pers Nasional diperingati setiap 9 Februari. Pada 2026, Provinsi Banten ditetapkan sebagai tuan rumah dengan tema ‘Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat’, yang menegaskan kembali posisi pers sebagai pilar strategis di tengah tekanan ekonomi dan disrupsi teknologi.