Kebebasan Pers Memburuk, Skor IKJ 2025 Terendah Sepanjang Sejarah

Suara.com - Kondisi kebebasan pers di Indonesia memasuki fase yang mengkhawatirkan. Laporan terbaru Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 mencatat penurunan skor menjadi 59,5 dari 100, angka terendah sejak indeks ini diluncurkan.

Laporan tahunan tersebut dirilis oleh Populix bersama Yayasan Tifa dan konsorsium Jurnalisme Aman. Studi ini memotret kondisi kebebasan pers dan keselamatan jurnalis sepanjang satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

Salah satu temuan paling mencolok adalah tingginya praktik swasensor di kalangan jurnalis, terutama saat meliput program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Policy and Society Research Manager Populix, Nazmi Haddyat Tamara, menyebut profesi jurnalis kini berada di titik nadir keamanan. Sebanyak 94 persen jurnalis mengakui pekerjaan mereka saat ini berisiko.

“Jadi 94% jurnalis mengungkapkan bahwa pekerjaannya berisiko. Angka ini naik cukup tinggi dibandingkan 2024 dan 2023,” ujar Nazmi dalam acara Diseminasi IKJ 2025 di Erasmus Huis, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Sepanjang 2025, sebanyak 67 persen responden jurnalis mengaku pernah mengalami kekerasan. Meski kekerasan fisik cenderung menurun, bentuk kekerasan lain justru meningkat, seperti pelarangan pemberitaan (96%) dan pelarangan liputan (82%).

Apa Itu Swasensor dan Mengapa Jurnalis Ketakutan?

Laporan tersebut mencatat 72 persen responden mengaku pernah mengalami penyensoran. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan 2024 dan bahkan lebih tinggi daripada 2023.

Lebih jauh, 80 persen jurnalis mengaku melakukan swasensor, yakni praktik menyensor diri sendiri sebelum berita dipublikasikan. Swasensor dilakukan untuk menghindari konflik, melindungi sumber, atau menjaga keselamatan pribadi.

“Jadi tidak hanya mendapatkan sensor setelah produknya jadi, tapi juga melakukan swasensor pada saat melakukan pekerjaan jurnalistik,” jelas Nazmi.

Isu Makan Bergizi Gratis Paling Banyak Diswasensor

Yang mengejutkan, isu yang paling banyak diswasensor oleh jurnalis adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan persentase 58 persen. Di posisi berikutnya terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar 52 persen.

Banyak jurnalis mengaku tidak dapat mendalami isu MBG lebih jauh karena tekanan serta keterbatasan akses informasi. Nazmi mengungkapkan adanya tekanan tidak tertulis agar pemberitaan lebih menonjolkan sisi positif program tersebut.

“Dilihat beberapa pengakuan dari jurnalis menganggap bahwa mereka tidak boleh untuk memberitakan yang dalam tanda kutip negative vibes gitu. Jadi kalaupun ada berita buruk hanya sekali menceritakan peristiwa tanpa ada pendalaman lebih lanjut,” paparnya.

Akses Informasi Jadi Hambatan Utama

Hambatan utama kerja jurnalistik saat ini adalah akses narasumber di pemerintahan yang sangat terbatas. Jurnalis kerap dipersulit secara administratif atau mengalami intimidasi halus saat mencoba mengonfirmasi kebijakan publik.

Dalam penutup paparannya, Nazmi menekankan pentingnya membangun ekosistem jurnalistik yang transparan guna menghapus praktik swasensor di kalangan jurnalis. Berdasarkan hasil indeks, jurnalisme di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait akses informasi, intimidasi dalam peliputan, serta minimnya transparansi dari pemerintah.

“Lalu efek lebih jauhnya bagaimana bisa menciptakan iklim jurnalistik yang lebih transparan dan tidak ada tekanan untuk nantinya tidak terjadi lagi sensor dan swasensor di individu jurnalis,” pungkasnya.

Reporter: Dinda Pramesti K