- Dharma Pongrekun mengkritik respons pemerintah Indonesia terhadap isu virus Nipah dinilai lemah secara politik dan moral.
- Dharma menganggap pemerintah terlalu reaktif mengikuti narasi global tanpa berani membuka ruang untuk menguji kebenaran.
- Mantan perwira polisi tersebut meyakini isu kesehatan seperti Covid-19 dan Nipah adalah instrumen kekuasaan.
Suara.com - Tokoh politik dan mantan perwira tinggi polisi Dharma Pongrekun mengkritik tata cara pemerintah RI dalam menghadapi isu virus Nipah yang saat ini masih beredar di beberapa negara dan menjadi perhatian global.
Menurutnya, langkah pemerintah Indonesia saat ini tidak berdaulat dan sangat lemah secara politik maupun moral.
“Pemerintah kita lebih terlihat sebagai pengikut alarm global daripada pengambil keputusan yang berdiri di atas kepentingan rakyatnya sendiri,” kata Dharma kepada suara.com, dihubungi Senin (9/2/2026).
Dharma yang dahulu juga menyebut Pandemi Covid-19 sebagai buatan elit global itu kini turut menyatakan kalau virus nipah pun termasuk dalam ‘permainan’ yang sama. Dia tetap meyakini bahwa Covid-19 masih menjadi kejahatan kemanusiaan terbesar abad ini yang dilakukan dengan menggunakan isu kesehatan sebagai alat legitimasi.
“Bukan semata karena virusnya, tetapi karena cara ketakutan diproduksi, kebijakan ekstrem dipaksakan, dan pertanggungjawaban kemudian ditutup rapat,” ujarnya.
Pernyataannya yang dulu sempat dinilai hoaks hingga teori konspirasi, menurutnya kini mulai terbuka ke ruang publik. Salah satunya melalui beredarnya Epstein File yang tertulis di dalamnya kalau pandemi covid-19 telah direncanakan beberapa tahun sebelumnya.
“Fakta bahwa dokumen itu bisa dibuka bukan oleh media, tetapi melalui mekanisme negara, presiden, parlemen, yudikatif, legislatif, dan lembaga investigasi negara adidaya, menunjukkan satu hal penting bahwa kebenaran sering kali ditahan, lalu dibuka hanya ketika sistem itu sendiri mengizinkan,” katanya.
Dari kejadian tersebut, Dharma merasa publik terlalu naif jika masih diminta percaya bahwa tata kelola Covid-19, juga saat ini beredarnya virus nipah, tidak ada kepentingan yang menyertainya,
“Isu kesehatan telah terbukti bisa digunakan sebagai instrumen kekuasaan, dan Covid adalah preseden paling brutalnya. Karena itu, ketika pemerintah Indonesia hari ini kembali merespons isu virus dengan pola lama, cepat, reaktif, mengikuti narasi global, tanpa keberanian membuka ruang tanya, saya melihat potensi pengulangan kejahatan tata kelola yang sama, hanya dengan nama virus yang berbeda,” tuturnya.
Baca Juga: Waspada Virus Nipah Mengintai! Kemenkes Ingatkan Jangan Konsumsi Nira Aren Segar dari Pohon
Menurutnya, kehati-hatian yang sejati bukan berarti ikut panik lebih cepat. Kehati-hatian yang sejati adalah berani menunda kesimpulan, menahan kebijakan, dan membuka ruang uji sampai bukti benar-benar layak dipercaya, bukan sekadar layak diberitakan.
