Jejak Uang Panas Bupati Sudewo, KPK Endus Aliran Dana Masuk-Keluar di Koperasi Artha Bahana Syariah

Pasca penangkapan di lapangan, pada 20 Januari 2026, KPK memboyong Sudewo bersama tujuh orang lainnya ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih.

Langkah ini diambil untuk mempercepat proses hukum dan mencegah adanya upaya penghilangan barang bukti di daerah.

Setelah melakukan gelar perkara dan menemukan bukti permulaan yang cukup, pada tanggal yang sama, KPK secara resmi mengumumkan penetapan empat orang sebagai tersangka.

Mereka diduga terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Daftar tersangka tersebut meliputi:

1. Bupati Pati, Sudewo (SDW).
2. Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono (YON).
3. Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono (JION).
4. Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan (JAN).

Modus Pemerasan Jabatan Perangkat Desa

Praktik korupsi yang dilakukan Sudewo diduga menyasar proses seleksi dan pengisian jabatan di tingkat desa. Sebagai pemegang otoritas tertinggi di kabupaten, Sudewo disinyalir memanfaatkan posisinya untuk menekan atau memeras pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengisian jabatan perangkat desa.

Para kepala desa yang turut ditetapkan sebagai tersangka diduga berperan sebagai perantara atau pihak yang mengoordinasikan pengumpulan uang dari para calon perangkat desa.

KPK mengendus adanya tarif tertentu yang harus dibayarkan oleh seseorang jika ingin lolos dalam seleksi jabatan tersebut. Uang hasil pemerasan inilah yang kini sedang dilacak alirannya oleh penyidik, termasuk kemungkinan uang tersebut disamarkan melalui simpanan di koperasi syariah.

Keterlibatan Sudewo dalam Skandal Suap DJKA

Beban hukum yang dihadapi Sudewo tidak berhenti pada kasus pemerasan jabatan desa. Dalam pengembangan perkara yang berbeda, KPK juga menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Kasus ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Keterlibatan Sudewo dalam pusaran kasus DJKA menambah daftar panjang dugaan penerimaan suap yang dilakukannya. Proyek-proyek infrastruktur kereta api yang seharusnya dikelola secara transparan diduga menjadi bancakan melalui pemberian commitment fee kepada sejumlah pejabat, termasuk Sudewo.

Penyidik meyakini ada irisan aliran dana antara kasus di daerah (Pati) dengan kasus nasional di DJKA yang bermuara pada kantong pribadi sang bupati nonaktif.

Penyidikan terhadap KSPPS Artha Bahana Syariah diharapkan mampu membuka kotak pandora mengenai seberapa besar total kekayaan Sudewo yang berasal dari praktik korupsi.

KPK berkomitmen untuk menerapkan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) jika ditemukan bukti bahwa aset-aset hasil korupsi tersebut telah diubah bentuknya atau ditempatkan di lembaga keuangan untuk menyembunyikan asal-usulnya.