DPD RI Konsultasi dengan Menko Polkam, Dorong Kebijakan Nasional Berbasis Aspirasi Daerah

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia atau DPD RI mengadakan rapat konsultasi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan guna menindaklanjuti aspirasi daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan nasional, khususnya terkait dinamika politik dan keamanan di wilayah. Rapat ini di laksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada Selasa, 10 Februari 2025. 

Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas menyampaikan dalam pemaparannya sejumlah isu strategis, antara lain potensi kerawanan sosial politik, penguatan peran pemerintah daerah, perlindungan data pribadi dan keamanan siber, akurasi data kependudukan, serta dampak kebijakan fiskal terhadap stabilitas daerah. Selain itu, dirinya juga menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas nasional.

“Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas politik dan keamanan serta ketahanan nasional. Untuk itu, DPD RI mendorong tindak lanjut konkret aspirasi daerah, pembahasan RUU Prolegnas Prioritas 2026, serta perhatian terhadap aspirasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB),” ujarnya.

GKR Hemas menegaskan lebih lanjut bahwa isu politik dan keamanan tidak semata menjadi ranah pemerintah pusat, melainkan juga menyangkut langsung denyut kehidupan masyarakat di daerah.

Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam mengatakan bahwa pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menjembatani aspirasi masyarakat daerah yang dihimpun para anggota DPD RI saat melaksanakan kegiatan di wilayah masing-masing. Salah satu isu utama yang dibahas adalah usulan pemekaran daerah. Saat ini tercatat ratusan usulan pemekaran provinsi, kabupaten, dan kota dari berbagai wilayah di Indonesia. 

“Aspirasi diharapkan dapat diteruskan kepada Presiden melalui Menko Polkam, terutama aspirasi yang belum dapat disampaikan secara langsung. Melalui rapat konsultasi ini, DPD RI berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga berbagai aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara konkret demi memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional,” jelas Andi Sofyan.

Selain pemekaran wilayah, DPD RI juga mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan sebagai wujud penguatan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan. Di samping itu, isu perlindungan dan pengakuan masyarakat adat juga menjadi komitmen penting yang terus diperjuangkan, khususnya melalui Komite I DPD RI.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago menegaskan pentingnya pendekatan pencegahan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan. Hasil rapat diharapkan memperkuat perumusan kebijakan nasional yang responsif, komprehensif, dan berkeadilan berbasis aspirasi daerah.

"Beberapa fokus utama meliputi penguatan stabilitas politik daerah, akurasi data kependudukan dan kebijakan Dana Transfer ke Daerah, keamanan informasi dan perlindungan data pribadi, serta peningkatan keamanan dan ketertiban di ruang publik," jelasnya. ***

Kontributor: Tantri Amela Iskandar