- Kemensos akan menyalurkan bansos total Rp17,5 triliun pada triwulan pertama 2026 untuk 18 juta KPM.
- Bansos tersebut ditargetkan memperkuat daya beli masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.
- Penyaluran fokus pada desil 1 dan 2, didukung pembukaan layanan usul dan sanggah data masyarakat.
Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan akan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) besar-besaran senilai Rp17,5 triliun untuk periode triwulan pertama tahun 2026. Bansos tersebut sekaligus ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 2026.
Bansos itu ditargetkan menyasar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan, stimulus ini difokuskan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, prioritas utama tetap diberikan kepada kelompok ekonomi paling bawah.
“Sesuai hasil rapat dengan Pak Menko, fokus kita nanti adalah bantuan pada desil 1 dan 2. Jika alokasi anggarannya masih ada, akan kita tingkatkan sampai desil 3 dan 4,” ujar Gus Ipul dalam Konferensi Pers Stimulus Ekonomi HBKN Idul Fitri 2026 di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Secara teknis, Gus Ipul merinci terdapat dua jenis bantuan yang akan disalurkan. Pertama, bansos reguler yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan total anggaran Rp17,5 triliun untuk 18 juta keluarga.
Kedua, pemerintah juga menyiapkan bansos adaptif. Bantuan jenis ini mencakup Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) serta bantuan kebencanaan, meliputi bantuan isian rumah, pemberdayaan, hingga jaminan hidup bagi warga terdampak bencana.
Salah satu yang turut disalurkan sebagai bansos adaptif ialah bantuan untuk korban bencana di Sumatra dan sejumlah daerah lain dengan nilai mencapai Rp2,3 triliun.
Meski anggaran telah disiapkan, Gus Ipul tak menampik bahwa persoalan akurasi data masih menjadi tantangan besar. Ia mengakui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang digunakan saat ini masih dalam proses penyempurnaan.
“Kami semuanya terbuka dan kami sudah siapkan prosedur. Tetapi saya harus sampaikan memang data kami belum sempurna. Maka itulah lewat saluran-saluran yang ada kita ingin menyempurnakan data,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Kemensos membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan usul atau sanggah data secara aktif. Langkah ini dilakukan agar bansos yang menggunakan uang negara tersebut benar-benar tepat sasaran.
Baca Juga: Kisah Siswi SMK di Garut: Rawat Nenek Lumpuh, Terancam Putus Sekolah karena Dianggap 'Warga Mampu'
Cara Cek dan Lapor Bansos
Masyarakat yang merasa layak namun belum terdata, atau ingin melaporkan anomali bantuan, dapat menggunakan beberapa kanal yang disediakan pemerintah, antara lain:
- Jalur formal: Melalui usulan berjenjang dari tingkat RT/RW hingga kepala daerah.
- Aplikasi: Menggunakan aplikasi Cek Bansos.
- Telepon: Menghubungi Command Center Kemensos di nomor 021-171 (24 jam). Kemensos juga tengah menyiapkan jalur pengaduan baru melalui hotline WhatsApp.
