- Ribuan anggota PGM mengepung Gedung DPR/MPR pada Rabu (11/2/2026) menuntut kesetaraan kesejahteraan guru madrasah swasta.
- Tuntutan utama meliputi penghapusan dikotomi guru Kemendikdasmen dan Kemenag, serta pengangkatan PPPK.
- Guru madrasah swasta menyoroti rendahnya gaji, bahkan ada yang hanya menerima Rp300.000 per bulan.
“Apapun kekurangan honor, bahkan saya pernah digaji sampai Rp15.000 satu bulan waktu pertama kali saya mengabdikan diri,” kenangnya.
Meski kini sudah tersertifikasi, pria kelahiran 1967 ini akan memasuki masa pensiun dalam 1,5 tahun ke depan. Ia menilai perjuangan ini tetap harus dilakukan demi generasi penerus. Ia berharap seluruh guru, baik guru dinas maupun guru agama, mendapatkan tunjangan dan hak yang setara karena memiliki tujuan yang sama.
“Jadi disamakan tunjangannya, disamakan hak-haknya sebagai guru karena sama-sama ingin mencerdaskan bangsa gitu tujuannya,” ucapnya.
Ia juga menagih komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menjanjikan kesejahteraan bagi tenaga pendidik.
“Saya mengharapkan gitu kepada pemerintah yang sekarang ini khusus Bapak Prabowo, Presiden pilihan saya... karena Pak Prabowo janjinya ingin menyejahterakan guru, ingin dekat guru-guru gitu,” kata Jamaluddin.
Membangun Negara dari Nol
Senada dengan yang lain, Asep Rahmat Hidayatuloh, guru dari Cidaun, Cianjur Selatan, menegaskan bahwa peran madrasah swasta sangat krusial karena membangun pondasi bangsa dari tingkat paling bawah dan daerah terpencil.
“Harapan kami dari lembaga swasta, dengan adanya aksi damai ini jangan sampai ada diskriminasi terhadap lembaga madrasah swasta. Karena kami sama membangun negara dari nol dan dari bawah,” ujar Asep.
Mereka berharap kebijakan melalui Instruksi Presiden (Inpres) dapat menjadi jalan pintas untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi ratusan ribu guru madrasah swasta di seluruh Indonesia.
Reporter: Dinda Pramesti K
TERPOPULER
