Buntut Saling Sindir Purbaya-Trenggono, Analis Ingatkan Persepsi Publik Kabinet Tak Kompak

Dwi Bowo Raharjo | Novian Ardiansyah | Suara.com

Kamis, 12 Februari 2026 | 14:03 WIB
Buntut Saling Sindir Purbaya-Trenggono, Analis Ingatkan Persepsi Publik Kabinet Tak Kompak
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono sempat menjadi sorotan netizen. (Foto dok. KKP/ Ist)
  • Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia menyoroti tantangan koordinasi komunikasi antara Menkeu dan Menteri Kelautan dan Perikanan.
  • Perbedaan pandang yang disampaikan secara terbuka menimbulkan kesan ketidakharmonisan dan kurang kompak dalam Kabinet Merah Putih.
  • Ketidaksinkronan komunikasi antarmenteri berpotensi mempengaruhi penilaian publik terhadap stabilitas dan kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Suara.com - Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai adanya tantangan dalam koordinasi komunikasi antarpejabat di lingkungan Kabinet Merah Putih, buntut perbedaan pandang antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelauatan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Meski perbedaan pandang di kabinet hal wajar, tetapi sindiran dan pernyataan terbuka kedua menteri di ruang publik menjadi sorotan.

Arifki mengatakan publik dapat menangkap narasi tidak selaras antara Purbaya dan Trenggono sebagai persoalan koordinasi.

“Ini bukan semata soal siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana koordinasi komunikasi dijalankan. Jika antarmenteri menyampaikan pesan yang berbeda tanpa penjelasan yang terintegrasi, yang muncul adalah kesan tidak kompak,” kata Arifki, Kamis (12/2/2026).

Arifki menekankan pentingnya bagi para menteri untuk memastikan tidak muncul persepsi adanya kubu-kubu di dalam kabinet.

Mengingat para menteri adalah pembantu presiden yang seharusnya berada dalam satu garis kepemimpinan sehingga perlu menunjukkan soliditas dalam mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto.

Terlepas dari itu, Arifki menyampaikan persepsi ketidaksinkronan komunikasi berpotensi memengaruhi penilaian publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Ia berujar dalam sistem presidensial, soliditas kabinet menjadi salah satu indikator stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

“Perbedaan itu wajar dalam proses internal. Namun, ketika dikomunikasikan tanpa koordinasi yang memadai, publik bisa menilai ada lemahnya pengelolaan komunikasi pemerintah. Ini yang perlu diantisipasi agar tidak berdampak pada persepsi terhadap kinerja pemerintah,” kata Arifki.

Penguatan mekanisme sinkronisasi lintas kementerian menjadi penting, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam penyampaian pesan kepada publik.

Ia mengatakan dengan komunikasi yang lebih terorkestrasi, dinamika internal tetap dapat terkelola tanpa menimbulkan kesan fragmentasi di ruang publik.

“Harapannya ke depan koordinasi komunikasi antarmenteri semakin diperkuat, sehingga setiap kebijakan strategis dapat disampaikan dalam satu kerangka narasi yang utuh dan mencerminkan soliditas pemerintahan,” kata Arifki.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi sindiran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono soal dana pembangunan kapal dalam negeri berasal dari pinjaman luar negeri, tepatnya dari Pemerintah Inggris (UK).

Purbaya juga menindaklanjuti permintaan Trenggono untuk bertanya kepada anak buah ihwal pencairan dana pembangunan kapal.

"Sudah saya cek. Memang belum," kata Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Meski mengaku anggaran terkait belum dikucurkan, Purbaya menyinggung ihwal pembuatan rencana pembangunan kapal.

"Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya. Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu, itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," tutur Purbaya.

Purbaya menyampaikan nantinya ia akan berkoordinasi langsung dengan Trenggono perihal polemik tersebut.

"Oh gampang nanti saya ngomong sama pak menteri sahabat saya juga," ujarnya.

Sebelumnya, Trenggono menegaskan bahwa dana pembangunan kapal dalam negeri berasal dari pinjaman luar negeri, tepatnya dari Pemerintah Inggris (UK).

Pernyataan ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, menanggapi komentar Menkeu Purbaya terkait sumber pendanaan proyek tersebut.

“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana pembangunan kapal itu bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tulis Trenggono, dikutip di Jakarta, Selasa (10/2).

Unggahan Trenggono itu merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan Purbaya dalam diskusi yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Purbaya Akui Anggaran Pembuatan Kapal KKP Belum Dikucurkan

Purbaya Akui Anggaran Pembuatan Kapal KKP Belum Dikucurkan

Bisnis | Kamis, 12 Februari 2026 | 13:53 WIB

Dari Sindiran 'Cerdas' ke Foto Damai, Ini 6 Fakta Perselisihan Menkeu Purbaya dan Menteri KKP

Dari Sindiran 'Cerdas' ke Foto Damai, Ini 6 Fakta Perselisihan Menkeu Purbaya dan Menteri KKP

News | Kamis, 12 Februari 2026 | 12:37 WIB

Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!

Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!

News | Rabu, 11 Februari 2026 | 21:31 WIB

Purbaya: Kita Negara Maritim Tapi Kapal Beli dari Luar

Purbaya: Kita Negara Maritim Tapi Kapal Beli dari Luar

Bisnis | Rabu, 11 Februari 2026 | 18:04 WIB

Terkini

Terkuak, Instruksi 'Rem Dikit-dikit' di Balik Tragedi KA Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi Timur

Terkuak, Instruksi 'Rem Dikit-dikit' di Balik Tragedi KA Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi Timur

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 20:33 WIB

Geger Dugaan Tender Janggal Kemenkes Rp267 M di RSUD Rodo Fabo, Gugatan PTUN Bergulir

Geger Dugaan Tender Janggal Kemenkes Rp267 M di RSUD Rodo Fabo, Gugatan PTUN Bergulir

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 20:24 WIB

Alur Komunikasi Petugas PK Dinilai 'Lemot', Nyawa Melayang di Perlintasan Bekasi Timur

Alur Komunikasi Petugas PK Dinilai 'Lemot', Nyawa Melayang di Perlintasan Bekasi Timur

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 20:24 WIB

Intervensi Baleg DPR di Kasus Chromebook Nadiem Makarim? Formappi: Tidak Bisa!

Intervensi Baleg DPR di Kasus Chromebook Nadiem Makarim? Formappi: Tidak Bisa!

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 20:13 WIB

Lapor Polisi Duluan, GRIB Jaya Tantang Putri Ahmad Bahar Adu Bukti

Lapor Polisi Duluan, GRIB Jaya Tantang Putri Ahmad Bahar Adu Bukti

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 20:05 WIB

Terungkap! Dana MBG Rp12 Triliun Mengendap di Rekening Yayasan, Stranas PK: Rawan Korupsi

Terungkap! Dana MBG Rp12 Triliun Mengendap di Rekening Yayasan, Stranas PK: Rawan Korupsi

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 20:00 WIB

Usulan DPR Masa Jabatan Kapolri 3 Tahun Dinilai Mereduksi Hak Prerogatif Presiden

Usulan DPR Masa Jabatan Kapolri 3 Tahun Dinilai Mereduksi Hak Prerogatif Presiden

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 19:46 WIB

GRIB Jaya Balik Serang Pihak Ahmad Bahar: Tuding Lakukan Doxing hingga Istri Hercules Trauma

GRIB Jaya Balik Serang Pihak Ahmad Bahar: Tuding Lakukan Doxing hingga Istri Hercules Trauma

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 19:37 WIB

Polisi Tetapkan Tersangka Kecelakaan KRL Bekasi Timur, Ini Sosoknya

Polisi Tetapkan Tersangka Kecelakaan KRL Bekasi Timur, Ini Sosoknya

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 19:34 WIB

PSI Semprot Israel Usai Tahan 9 WNI: Tindakan Pengecut, Langgar Konvensi Jenewa

PSI Semprot Israel Usai Tahan 9 WNI: Tindakan Pengecut, Langgar Konvensi Jenewa

News | Kamis, 21 Mei 2026 | 19:22 WIB