- KPK membantah adanya penyidik bernama Bayu Sigit meminta uang Rp10 miliar terkait kasus dugaan pemerasan RPTKA di Kemnaker.
- Keterangan mengenai permintaan uang itu berasal dari saksi bernama Yora Lovita E. Haloho saat persidangan kasus tersebut.
- KPK mengimbau masyarakat waspada terhadap pihak yang mengaku dapat mengurus perkara di lembaga antirasuah tersebut.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya penyidik yang diduga meminta uang Rp10 miliar demi menutup kasus dugaan pemerasan dan atau penerimaan gratifikasi terkait Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Dugaan itu muncul dari keterangan pihak swasta bernama Yora Lovita E. Haloho saat menjadi saksi dalam perkara tersebut. Menurut keterangan Yora, penyidik KPK yang diduga meminta uang itu bernama Bayu Sigit.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan tidak ada penyidik bernama Bayu Sigit di dalam database. Meski begitu, Budi mengaku pihaknya akan menindaklanjuti keterangan Yora.
“Kami akan cek informasi itu, namun sejauh kami tahu atas nama tersebut tidak ada dalam database pegawai kPK,” kata Budi kepada wartawan, dikutip pada Jumat (13/2/2026).
Budi juga mengimbau kepada seluruh pihak agar mewaspadai orang-orang yang mengatasnamakan pegawai KPK dan mengaku bisa mengurus kasus.
“Dalam kesempatan ini kami juga mengimbau, mewanti kepada masyarakat, termasuk kepada pihak-pihak yang sedang berperkara di KPK untuk senantiasa hati-hati dan waspada kepada pihak-pihak yang mengaku, baik itu mengaku sebagai pegawai KPK ataupun pihak-pihak lain yang bisa mengatur perkara di KPK,” tutur Budi.
“Kami pastikan bahwa setiap proses hukum yang berjalan di KPK semuanya dilakukan secara profesional dan transparan, kami melakukan secara tim, dan kami akan terus menyampaikan perkembangannya kepada masyarakat sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja KPK,” tambah dia.
Sekadar informasi, delapan orang mantan pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan RI didakwa melakukan pemerasan terkait dengan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Para terdakwa disebut menerima uang Rp135,29 miliar dalam kurun waktu 2017-2025.
Mereka ialah Gatot Widiartono selaku Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta & PKK) tahun 2019-2021 sekaligus PPK PPTKA tahun 2019-2024 serta Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian TKA Direktorat PPTKA Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2021-2025.
Kemudian Staf pada Direktorat PPTKA pada Ditjen Binapenta & PKK Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2019-2024, yaitu Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin dan Alfa Eshad.
Terdakwa lain ialah Dirjen Binapenta & PPK Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2023 Suhartono dan Direktur PPTKA 2019-2024 yang diangkat sebagai Dirjen Binapenta 2024-2025 Haryanto.
Lalu, Direktur PPTKA 2017-2019 Wisnu Pramono serta Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA tahun 2020-Juli 2024 yang diangkat menjadi Direktur PPTKA 2024-2025 Devi Angraeni juga menjadi terdakwa.
Mereka diduga melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
TERPOPULER
