- Rancangan Perpres pelibatan TNI dalam terorisme dikritik karena berpotensi menggeser penanganan dari sistem peradilan pidana menuju pendekatan militeristik.
- Draf tersebut dianggap inkonstitusional sebab memperluas peran TNI dan berpotensi melanggar prinsip *due process of law* dalam penanganan terorisme.
- Koalisi Masyarakat Sipil mendesak peninjauan ulang karena adanya frasa "operasi lainnya" yang membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan dan mengancam HAM.
“Apakah militer didesain dan dilatih untuk menjalankan due process of law? Jika terjadi pelanggaran, bagaimana mekanisme pengaduan dan praperadilannya?” kata Al Araf dalam keterangan tertulis.
Ia juga menyoroti potensi kekacauan hukum apabila militer diberi kewenangan penindakan langsung di dalam negeri.
Menurutnya, langkah tersebut menabrak prinsip negara hukum dan sistem peradilan pidana yang telah diatur dalam UU Terorisme dan KUHAP.
Risiko Penyalahgunaan dan Stigmatisasi
Koalisi Masyarakat Sipil menilai definisi terorisme yang masih multitafsir, ditambah ruang “operasi lainnya” dalam draf Perpres, berpotensi membuka celah penyalahgunaan kekuasaan.
Kelompok prodemokrasi, pengkritik kebijakan pemerintah, hingga masyarakat sipil dikhawatirkan bisa mengalami stigmatisasi sebagai teroris apabila definisi ancaman diperluas hingga menyentuh isu ideologi tanpa tolok ukur yang jelas.
Dalam kajian komparatif, Koalisi menyebut negara-negara demokrasi yang stabil justru menempatkan penegakan hukum sebagai instrumen utama penanganan terorisme domestik.
Pelibatan militer hanya bersifat sementara, terbatas, dan berada di bawah kontrol sipil yang ketat.
Sebaliknya, dominasi militer dalam keamanan internal di negara non-demokratis dinilai cenderung kontraproduktif, memperbesar kekerasan, melemahkan institusi sipil, dan memperdalam siklus radikalisasi.
Desak Pemerintah dan DPR Tinjau Ulang
Koalisi yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk SETARA Institute dan Imparsial, mendesak Presiden dan DPR untuk meninjau ulang bahkan mencabut draf R-Perpres tersebut.
Mereka menegaskan, menjaga keamanan nasional tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan HAM.
Penguatan kapasitas penegak hukum sipil, pencegahan berbasis masyarakat, serta kebijakan kontra-terorisme yang proporsional dinilai lebih sejalan dengan semangat reformasi sektor keamanan.
Rancangan Perpres ini dinilai berpotensi menjadi kemunduran reformasi TNI yang telah berjalan lebih dari dua dekade.
Jika disahkan tanpa perbaikan substantif, kebijakan tersebut dikhawatirkan menggeser arah demokrasi Indonesia dan melemahkan kontrol sipil atas sektor keamanan.
TERPOPULER
