Di Sidang Pledoi, Terdakwa Kasus Tata Kelola Minyak Mentah Minta Keadilan

Suara.com - Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan menyampaikan nota pembelaan (pledoi) dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/2/2026). Dalam pledoinya, Riva menyoroti sejumlah kejanggalan yang menurutnya muncul sepanjang proses hukum, mulai dari perbedaan narasi publik dengan dakwaan resmi hingga capaian kinerja perusahaan yang disebut justru mencatat laba tertinggi saat dirinya menjabat.

Riva menegaskan seluruh kebijakan yang diambil selama menjabat merupakan bagian dari tugas dan kewenangannya sebagai direktur utama demi kepentingan perusahaan dan negara.

“Saya berdiri di hadapan Yang Mulia bukan untuk mencari simpati, melainkan untuk memohon keadilan yang seadil-adilnya di dalam menilai perkara ini berdasarkan fakta persidangan yang ada, bukan berdasarkan narasi yang lebih dahulu dibangun di luar fakta persidangan,” ujarnya di ruang sidang, dikutip Jumat (20/2/2026).

Dalam pembelaannya, Riva meminta Majelis Hakim membebaskannya dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum, atau setidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum.

Soroti Narasi “Bensin Oplosan”

Riva, yang dituntut 14 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), menyatakan dirinya telah lebih dulu dibebani stigma publik terkait narasi “bensin oplosan” yang ramai diperbincangkan di ruang publik. Namun, menurutnya, istilah tersebut tidak pernah muncul dalam dakwaan resmi di persidangan.

Ia menilai terdapat kontradiksi antara tuduhan yang berkembang di media dengan fakta yang diuji dalam proses hukum.

“Dan sangat mengejutkan ketika saya didakwa untuk hal yang sangat berbeda. Tuduhan-tuduhan awal tersebut tidak pernah muncul dan hilang,” kata Riva.

Menurut Riva, dakwaan jaksa justru berfokus pada prosedur persetujuan pemenang pengadaan serta kebijakan penjualan solar non-subsidi di bawah harga referensi (bottom price), yang ia sebut sebagai bagian dari strategi bisnis yang sah.

Ia juga mengutip pernyataan Ketua Komisi Kejaksaan yang menilai komunikasi publik aparat penegak hukum perlu diperbaiki agar tidak memicu kegaduhan, khususnya terkait penggunaan istilah “bensin oplosan” dan penyampaian angka kerugian negara yang dinilai bombastis.

Klaim Kinerja Laba Tertinggi

Selain menyoroti narasi publik, Riva juga mempertanyakan tuduhan kerugian negara sebesar 5,7 juta dolar AS dan Rp2,54 triliun yang dinilai tidak sejalan dengan kinerja finansial perusahaan selama masa kepemimpinannya.

Ia menyebut PT Pertamina Patra Niaga justru mencatatkan performa terbaik pada 2023.

“Tahun 2023 ketika saya ditugaskan menjadi direktur utama Pertamina Patra Niaga mencetak keuntungan dengan nilai mencapai 1,639 miliar dolar AS yang merupakan pencapaian profit tertinggi sepanjang sejarah perusahaan,” tegasnya.

Riva menambahkan, PPN merupakan kontributor pendapatan nomor satu dan kontributor laba nomor dua di lingkungan Pertamina. Ia juga menyatakan hingga persidangan berlangsung belum terdapat bukti perhitungan kerugian negara yang sah dan dapat diuji secara objektif.