- Mantan Dirut PPN, Riva Siahaan, menyampaikan nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (19/2/2026) terkait dugaan korupsi minyak mentah.
- Riva menyoroti kontradiksi narasi publik "bensin oplosan" dengan dakwaan resmi dan mengklaim kinerja laba tertinggi PPN 2023.
- Ia memohon pembebasan dari dakwaan, menegaskan kebijakan diambil sesuai kewenangan demi kepentingan perusahaan dan negara.
Dalam pledoinya, Riva turut menyinggung keterangan ahli yang dihadirkan JPU. Ia menilai para ahli tersebut tidak memvalidasi data secara langsung, melainkan hanya menerima informasi dari penyidik.
Kebijakan Bisnis dan Proses Hukum
Terkait dakwaan penjualan di bawah bottom price, Riva berargumen kebijakan tersebut merupakan strategi bisnis untuk memenangkan persaingan di segmen konsumen strategis dan telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 05 yang masih berlaku.
“Jika bekerja mengikuti aturan dianggap salah dan aturan itu kemudian dinyatakan tidak berlaku secara sepihak, maka di mana letak kepastian hukum bagi para profesional yang bekerja untuk negara?” ujarnya.
Ia juga mengungkap proses hukum yang dinilainya intimidatif, termasuk penggeledahan rumah oleh petugas bersenjata lengkap tanpa pemeriksaan awal serta pertanyaan penyidik yang disebut tidak relevan mengenai sosok Muhammad Riza Khalid yang diklaim tidak dikenalnya.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menuntut Riva Siahaan dengan pidana 14 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).
Selain Riva, dua terdakwa lain yakni mantan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusuma serta eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne (EC) juga dituntut masing-masing 14 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta uang pengganti Rp5 miliar subsider 7 tahun penjara.
TERPOPULER
