- Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta (20/2/2026) menyatakan kritik penghentian program prioritas adalah penentangan terhadap HAM.
- Program Makan Bergizi Gratis dinilai esensial sebagai instrumen negara memenuhi hak dasar warga negara dan rakyat kecil.
- Pigai membolehkan kritik kebijakan, namun menegaskan kritik tidak boleh bertujuan menghilangkan program kerakyatan yang fundamental.
Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengeluarkan pernyataan tegas terkait implementasi program-program kerakyatan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sebuah jumpa pers yang digelar di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, pada Jumat (20/2/2026), Pigai menyoroti adanya pihak-pihak yang melayangkan kritik keras hingga berupaya menghentikan program prioritas pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut pandangan Natalius Pigai, upaya untuk menghentikan atau meniadakan program tersebut tidak bisa dilihat hanya sebagai kritik kebijakan biasa, melainkan memiliki kaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
Ia menilai bahwa program tersebut merupakan instrumen negara dalam menjalankan kewajibannya memenuhi hak asasi rakyatnya.
“Satu poin yang perlu tahu bahwa orang yang mau meniadakan program makan bergizi gratis dan lain-lain adalah orang yang menentang hak asasi manusia,” kata Pigai dalam jumpa pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, sebagaimana dilansir Antara.
Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung terhadap situasi yang berkembang di lapangan, termasuk insiden teror yang menimpa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto.
Tiyo diketahui mendapatkan tekanan setelah dirinya melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk melalui surat resmi yang dikirimkan kepada United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF).
Dalam suratnya kepada lembaga internasional tersebut, Tiyo Ardianto mengkritisi skema program Makan Bergizi Gratis.
Ia menyoroti aspek pembiayaan program tersebut yang dianggap berpotensi menyampingkan prioritas anggaran negara lainnya, terutama dalam upaya memperbaiki ketidaksetaraan yang masih terjadi di tengah masyarakat.
Landasan kritik yang disampaikan oleh Ketua BEM UGM tersebut berpijak pada sebuah peristiwa tragis di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tiyo menyoroti kasus seorang siswa sekolah dasar di wilayah tersebut yang diduga nekat mengakhiri hidupnya akibat tekanan keterbatasan ekonomi yang dialami oleh keluarganya. Hal ini menjadi poin utama dalam argumennya mengenai prioritas anggaran pemerintah.
Namun, Menteri HAM Natalius Pigai memiliki perspektif berbeda dalam melihat fungsi dan tujuan dari deretan program pemerintah tersebut.
Ia menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan Sekolah Rakyat, penataan kampung nelayan, hingga upaya swasembada pangan adalah satu kesatuan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara luas.
Bagi Pigai, seluruh rangkaian program tersebut sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara.
Ia menegaskan kembali posisinya terhadap pihak-pihak yang mencoba menghalangi jalannya program-program tersebut.
TERPOPULER
