- Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta (20/2/2026) menyatakan kritik penghentian program prioritas adalah penentangan terhadap HAM.
- Program Makan Bergizi Gratis dinilai esensial sebagai instrumen negara memenuhi hak dasar warga negara dan rakyat kecil.
- Pigai membolehkan kritik kebijakan, namun menegaskan kritik tidak boleh bertujuan menghilangkan program kerakyatan yang fundamental.
“Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang HAM,” katanya.
Lebih lanjut, Natalius Pigai membawa pesan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai filosofi kekuasaan dalam pemerintahan saat ini.
Ia menjelaskan bahwa orientasi kekuasaan saat ini telah bergeser untuk sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat kecil, yang diwujudkan melalui berbagai program prioritas nasional.
“Selama ini sudah 80 tahun, sering kali takhta dikaitkan dengan orang berkuasa, orang-orang elite. Harta dikaitkan dengan orang-orang elite. Hari ini, Prabowo menentukan takhta untuk rakyat dan harta untuk rakyat,” ucapnya.
Terkait dengan dinamika demokrasi dan kebebasan berpendapat, Menteri HAM menyatakan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dan diperbolehkan.
Ia memandang kritik sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja pemerintah dalam melayani publik. Meski demikian, ia memberikan batasan tegas bahwa kritik tidak seharusnya bertujuan untuk menghapus program yang dirancang untuk kepentingan rakyat banyak.
“Saya memberi kesempatan kepada orang boleh memberi kritikan, tetapi tidak boleh mau meniadakan, menghilangkan program yang baik ini,” ujarnya.
Pigai menekankan bahwa kementeriannya akan terus mengawal agar hak-hak masyarakat melalui program-program sosial ini tetap berjalan tanpa hambatan dari pihak-pihak yang tidak setuju.
Baginya, pemenuhan gizi dan kesehatan adalah bagian fundamental dari hak asasi yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dalam agenda pembangunan nasional.
TERPOPULER
