- Charles Kossay, Inisiator Papua Connection, mengutuk aksi KKB terhadap warga sipil, terutama guru dan tenaga kesehatan, di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
- Ia menekankan isu Papua harus ditangani komprehensif, meliputi keamanan, HAM, dan pembangunan yang berkeadilan serta melibatkan masyarakat setempat.
- Papua Connection mendeklarasikan penolakan terhadap provokasi dan mendukung pembangunan inklusif sesuai amanat UUD 1945 demi masa depan Indonesia.
Suara.com - Inisiator Papua Connection, Charles Kossay, mengutuk keras aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap warga sipil di Tanah Papua, khususnya yang menyasar guru dan tenaga kesehatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Charles dalam kegiatan Dialog Kebangsaan dan Deklarasi Papua Connection di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
“Setiap bentuk kekerasan terhadap guru, tenaga kesehatan, dan warga sipil adalah teror kemanusiaan. Tindakan ini tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun,” kata Charles dalam keterangannya.
Menurut Charles, guru dan tenaga kesehatan merupakan garda terdepan pelayanan publik di Papua.
Mereka hadir untuk mencerdaskan dan menyelamatkan nyawa masyarakat, sehingga keselamatan dan martabatnya harus dilindungi.
“Menjadikan guru dan nakes sebagai sasaran kekerasan bersenjata berarti merusak masa depan Papua itu sendiri,” tegasnya.
Ia menilai persoalan Papua tidak bisa dilihat secara terpisah antara isu keamanan, hak asasi manusia, dan pembangunan.
"Ketiganya saling berkaitan dan harus ditangani secara menyeluruh dan berkeadilan," ujarnya.
Inisiator Papua Connection ini juga menegaskan penolakan terhadap provokasi, disinformasi, serta politisasi identitas, termasuk yang menggunakan sentimen keagamaan dan berpotensi memperkeruh situasi di Papua.
Baca Juga: Anggota Denintel Kodam XVII/Cendrawasih Gugur Diserang KKB di Nabire
“Kekerasan dan provokasi hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Papua. Yang paling dirugikan adalah masyarakat sipil,” ujarnya.
Charles juga menyatakan dukungan terhadap pembangunan Papua yang inklusif dan berperspektif HAM. Ia menekankan agar pembangunan, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), dijalankan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Papua membutuhkan pembangunan yang melibatkan orang Papua sebagai subjek. Saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, hal itu bisa diwujudkan jika niatnya benar-benar untuk kemajuan masyarakat Papua,” katanya.
Melalui deklarasi Papua Connection ini, ia menegaskan komitmennya untuk merawat kemanusiaan, melindungi warga sipil, serta memperkuat persatuan nasional.
“Papua adalah bagian sah dan tidak terpisahkan dari NKRI. Menjaga Papua berarti menjaga masa depan Indonesia,” pungkas Charles.
