- Ketua YLBHI nilai Indonesia tinggalkan politik bebas aktif demi aliansi Amerika.
- Isnur kritik Presiden Prabowo teken perjanjian internasional tanpa persetujuan DPR.
- Keanggotaan Indonesia di Board of Peace dianggap menggadaikan kedaulatan bangsa.
Suara.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai Indonesia telah meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif menyusul keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP) serta penandatanganan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS).
Dalam diskusi publik bertajuk "Bahaya di Balik Perjanjian Dagang USA-Indonesia dan Problematika Pengiriman Militer ke Palestina (BoP)", Isnur menekankan bahwa prinsip bebas aktif merupakan amanat konstitusi yang kini seolah terabaikan. Melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan AS dan keanggotaan di BoP, Indonesia dinilai cenderung membentuk aliansi atau blok tertentu.
"Dulu Indonesia bangga dengan Gerakan Non-Blok (GNB) dan semangat Asia-Afrika. Namun kini, Indonesia secara gamblang menjadi bagian dari blok politik dagang aliansi Amerika," ujar Isnur di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Menurut Isnur, langkah ini menunjukkan Indonesia tidak lagi menjadi negara bebas aktif, melainkan berada di bawah kendali AS di era Donald Trump. Ia menyebut hal tersebut sebagai bentuk penggadaian kedaulatan negara.
Isnur juga menyoroti perubahan sikap diplomatik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai sangat drastis dibandingkan tujuh presiden sebelumnya.
"Mulai dari Soekarno hingga Jokowi, konsistensi kita terjaga. Namun kini, Prabowo bersandingan dengan Israel di BoP. Ini sangat bertentangan dengan pilihan diplomatik Indonesia selama ini," tuturnya.
Lebih lanjut, Isnur mengkritik langkah Presiden yang meneken perjanjian internasional tanpa melalui persetujuan DPR. Tindakan tersebut dinilai mengabaikan mekanisme demokrasi serta ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 11 UUD 1945.
"Bagi kami, ini meneguhkan sikap otoritarianisme. Kebijakan diplomatik diambil tanpa memperhatikan ruang demokrasi dan kepentingan nasional secara utuh. Saya meyakini sikap ini bahkan berseberangan dengan pandangan mayoritas diplomat di Kementerian Luar Negeri," jelas Isnur.
Isnur pun mendesak DPR dan elemen bangsa lainnya untuk bersikap kritis terhadap langkah pemerintah. Ia mempertanyakan lemahnya fungsi pengawasan legislatif terhadap kebijakan strategis yang diambil Presiden.
Baca Juga: Golkar Dukung Langkah Sufmi Dasco Tunda Impor 105 Ribu Mobil Niaga India
"Ke mana Komisi I, Komisi III, dan komisi lainnya? Di mana suara mereka yang selama ini meneriakkan nasionalisme dan Pancasila? Seharusnya mereka tersinggung karena Presiden seolah mengangkangi konstitusi tanpa ada pengawasan yang berarti," pungkas Isnur.
