- GPPMI mendukung penuh Kapolri Listyo Sigit atas penanganan tegas kasus penganiayaan oknum Brimob di Tual yang mengakibatkan korban meninggal.
- Langkah Kapolri dinilai implementasi nyata prinsip negara hukum dan asas umum pemerintahan yang baik terkait akuntabilitas publik.
- Penanganan transparan ini penting untuk menegakkan supremasi hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum bagi semua pihak.
Suara.com - Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Indonesia (GPPMI) menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, atas langkah tegas dan transparan dalam menangani kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oknum anggota Brigade Mobil (Brimob) terhadap seorang pelajar di Kota Tual, Provinsi Maluku, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
Founder GPPMI, Robertus Juan Pratama, menilai komitmen Kapolri dalam memastikan proses hukum berjalan secara profesional, objektif, dan akuntabel merupakan bukti nyata keseriusan Polri dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Kami memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Kapolri atas komitmen penegakan hukum yang transparan dan profesional. Kepemimpinan Kapolri menunjukkan bahwa Polri terus bergerak menuju institusi yang modern dan dipercaya masyarakat,” ujar Juan.
Menurut Juan, langkah Kapolri tersebut merupakan implementasi konkret prinsip negara hukum (rechtstaat) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Ia menambahkan, dari perspektif hukum tata negara dan administrasi negara, instruksi Kapolri untuk menangani perkara secara terbuka dan profesional mencerminkan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance), khususnya asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan.
“GPPMI menilai kebijakan Kapolri menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara. Pendekatan ini mencerminkan komitmen menjaga supremasi hukum sekaligus melindungi hak-hak masyarakat,” tegasnya.
GPPMI juga memandang penanganan kasus ini memiliki signifikansi penting dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional, terutama dalam menegakkan prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum.
Juan menilai, ketegasan Kapolri dalam memastikan proses hukum tetap berjalan terhadap oknum anggota kepolisian menjadi bukti bahwa hukum berlaku bagi semua pihak tanpa pengecualian.
“Tindakan tegas terhadap oknum anggota merupakan langkah penting dalam menjaga integritas institusi kepolisian,” jelasnya.
Baca Juga: Kecewa Tak Ditemui Kapolri, BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Ancam Gelar Aksi Lebih Besar
Sementara itu, Koordinator Nasional GPPMI, Jonatan Panjaitan, menyatakan bahwa transparansi dalam penanganan perkara menjadi indikator penting profesionalitas institusi kepolisian.
“Kami menyatakan dukungan penuh kepada Kapolri dalam memastikan proses hukum berjalan secara objektif dan transparan. Ketegasan ini adalah bukti komitmen Polri dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Jonatan menegaskan, dukungan masyarakat terhadap Polri menjadi faktor krusial dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional. Ia meyakini kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan terus membawa institusi kepolisian menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, modern, dan terpercaya.
