Kecewa Tak Ditemui Kapolri, BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Ancam Gelar Aksi Lebih Besar

Suara.com - Aliansi mahasiswa yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), dan BEM Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) menyampaikan hasil aksi demo hari ini.

Aksi unjuk rasa yang di gelar di depan Markas Besar Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada bulan suci Ramadan ini dengan membawa tagar #AparatKeparat.

Mahasiswa menuntut reformasi total di tubuh institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan mendesak pencopotan sejumlah petinggi Polri.

Ketua BEM UI beserta perwakilan mahasiswa lainnya menyatakan kekecewaannya karena pihak Kapolri, tidak menemui massa aksi untuk mendengarkan aspirasi mereka secara langsung.

"Rekan-rekan media sekalian, pada hari ini kami massa aksi tidak dapat menemui Kapolri, bahkan sedikitpun. Kami dikecewakan sekali lagi. Aspirasi-aspirasi yang kami suarakan tidak lagi didengar oleh mereka," ujar Ketua BEM UI, Yatalathof, pada Jumat (27/2/2026) sore.

Meski gagal menemui Kapolri, perwakilan mahasiswa dari UI dan UPNVTJ, Yatalathof, Benaya, dan Leonard, menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti.

Mereka mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang jauh lebih besar jika tuntutan mereka tetap diabaikan.

"Maka pada hari ini, kami akan kembali pada esok hari dalam kekuatan-kekuatan yang lebih besar, dalam aksi-aksi yang lebih besar, dan lebih masif. Kami akan bertransformasi menjadi kekuatan yang lebih kuat," tegas mereka.

Penyampaian tersebut diakhiri dengan teriakan lantang "Hidup Mahasiswa" dan "Lawan Imunitas" sebagai bentuk protes terhadap apa yang mereka sebut sebagai budaya impunitas di tubuh aparat penegak hukum.

Adapun lima tuntutan yang dibawa Mahasiswa hari ini adalah:

Pertama, mendesak penjatuhan hukuman pidana yang seberat berathya kepada polisi pembunuh siswa MTsN 1 Maluku Tenggara berinisial AT (14) oleh anggota Brimob, Bripda Mesias Siahaya.

Kedua, mendesak pencopotan listyo sigit Prabowo dari jabatan KAPOLRI dan dadang hartanto dari jabatan KAPOLDA Maluku.

Ketiga, menuntut pembebasan seluruh tahanan politik yang dikriminalisasi

Keempat, menuntut penegakan batasan kewenangan dan penarikan POLRI dari Jabatan sipil.

Kelima, menuntut hasil konkret Reformasi Polri secara struktural, kultural, dan Instrumental dari komisi percepatan Reformasi Polri. (Tsabita Aulia)