Prabowo Ingin Jadi Mediator Konflik Iran-AS, Pengamat UGM: Siapa yang Mau Percaya?

Suara.com - Di tengah memanasnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, muncul wacana agar Indonesia mengambil peran sebagai mediator atau juru damai.

Namun, Pengamat Kebijakan Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada, Dafri Agussalim, meragukan Presiden Prabowo Subianto memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjalankan peran tersebut.

Dafri menilai posisi tawar Indonesia saat ini sangat lemah, terlebih menyusul kesan hilangnya netralitas setelah bergabung dengan Board of Peace (BoP), hingga munculnya isu kredibilitas personal pemimpin di mata internasional.

"Setidak-tidaknya kita sudah meninggalkan posisi dasar kita sebagai negara non-blok, non-alignment, bebas aktif dan seterusnya. Jadi itu dampaknya sangat luas ke depan menurut saya ya bagi citra, image ya, bahkan bargaining position kita di dunia internasional," kata Dafri kepada wartawan, Senin (2/3/2026).

Disampaikan Dafri, dalam teori resolusi konflik, mediator harus berdiri pada posisi yang benar-benar netral dan tidak memiliki rekam jejak keberpihakan. Tanpa dua syarat utama tersebut, upaya mediasi berpotensi tidak dipercaya oleh para pihak yang bertikai.

"Mediator itu harus seorang yang tidak terlihat memihak di sana memihak di sini dan punya kredibilitas," ucapnya.

Dafri bahkan secara terbuka mempertanyakan apakah kepemimpinan Prabowo saat ini memiliki legitimasi moral yang cukup kuat, baik untuk sekadar menegur maupun mengingatkan negara lain terkait isu perang dan pelanggaran hak asasi manusia.

Menurutnya, kredibilitas personal pemimpin menjadi faktor penting dalam diplomasi tingkat tinggi. Ia mencontohkan figur dunia yang memiliki reputasi moral kuat sehingga didengar ketika berbicara soal perdamaian.

"Kalau misalnya kita balik ke almarhum Nelson Mandela mengingatkan Amerika atau Iran jangan berperang, orang dengar, karena dia memang kredibilitasnya tinggi," ucapnya.

"Lah kalau anda [presiden] yang pernah dianggap melanggar HAM bilang orang lain 'jangan melanggar HAM', siapa yang mau percaya? Apalagi bicara Anda sudah terlihat di sisi salah satu pihak, kemudian Anda mau jadi mediator. Enggak begitu teori resolusi konflik itu enggak begitu," imbuhnya.

Selain faktor personal, Dafri mengkritik kebijakan luar negeri Indonesia yang dinilai telah terjebak dalam skema kepentingan geopolitik Amerika Serikat dan Israel melalui keanggotaan BOP.

Langkah tersebut dianggap sebagai tamparan keras bagi posisi politik luar negeri Indonesia.

"Kita masuk ke BOP, Israel dan Amerika langsung menyerang Iran. Itu tertampar banget kita kelihatan," ujarnya.

Gagasan untuk memainkan peran dari dalam pun disebut tak dapat terealisasi seiring lemahnya daya tawar Indonesia.

Dafri turut menyoroti gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai terlalu “presiden-sentris” dalam menentukan arah kebijakan luar negeri tanpa kajian yang mendalam.

"Presiden ini seperti single player, semua kebijakan itu ada di tangannya. Kemenlu apa saja, departemen perdagangan itu seperti tidak memainkan peran," tandasnya.