- KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan di Jawa Tengah, mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq pada Rabu, 3 Maret 2026.
- Partai Golkar menyatakan akan menghormati proses hukum KPK dan menunggu informasi detail mengenai kasus yang menjerat kadernya tersebut.
- Fokus penyidik KPK saat ini adalah mendalami konstruksi perkara dan telah memindahkan pemeriksaan Bupati Pekalongan ke Jakarta.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan gebrakan dengan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah.
Kali ini, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang juga merupakan kader Partai Golongan Karya (Golkar), diamankan oleh tim penyidik lembaga antirasuah tersebut. Penangkapan ini menjadi sorotan publik mengingat Fadia merupakan figur politik penting di daerah tersebut.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, memberikan tanggapan resmi mengenai situasi yang menimpa kadernya.
Pihak DPP Golkar menyatakan akan mengikuti perkembangan kasus ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
Hingga saat ini, partai berlambang pohon beringin tersebut masih menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak penyidik KPK mengenai detail perkara yang menjerat Fadia.
"Kami belum memperoleh informasi yang lain. Selanjutnya kami menghormati ke proses hukum yang berlaku," kata Sarmuji sebagaimana dilansir Antara, Rabu (3/3/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan posisi Partai Golkar yang tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
Sarmuji menekankan bahwa integritas dalam menjalankan roda pemerintahan adalah hal yang mutlak bagi setiap kader partai yang menduduki jabatan publik.
Kekecewaan mendalam dirasakan oleh internal Partai Golkar atas peristiwa ini. Sebagai salah satu partai besar, Golkar merasa kejadian ini menjadi pukulan bagi citra partai, terutama di tengah upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
Baca Juga: Diduga Terlibat 'Permainan' Pengadaan, Ini Alasan KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia A. Rafiq
Sarmuji memberikan peringatan keras kepada seluruh kader partai di seluruh Indonesia agar tetap berada di jalur yang benar dalam menjalankan tugas negara.
"Kami meminta dengan sangat kepada seluruh kader yang memegang amanat pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan sesuai koridor tata pemerintahan yang baik," kata Sarmuji.
Partai Golkar berharap seluruh kepala daerah maupun anggota legislatif dari fraksinya dapat menjadikan kasus Bupati Pekalongan ini sebagai cermin untuk lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran negara dan kebijakan publik.
Mengenai langkah pendampingan hukum, Partai Golkar belum memberikan kepastian apakah akan menerjunkan tim pengacara khusus untuk mendampingi Fadia Arafiq.
Namun, Sarmuji menyebutkan bahwa partai memiliki infrastruktur hukum yang bisa diakses oleh kadernya jika memang dibutuhkan dalam menghadapi proses persidangan nantinya.
"Kami memiliki lembaga bantuan hukum, siapapun boleh meminta bantuan jika merasa perlu," ujar dia.
