Gedung Tinggi Dilarang Sedot Air Tanah, PAM Jaya Ingatkan Ancaman Sinkhole Hantui Jakarta

Suara.com - PT PAM Jaya (Perseroda) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera memperluas cakupan zona bebas air tanah demi mendukung ambisi Jakarta bertransformasi menjadi kota global yang mumpuni.

“Cakupan layanan PAM Jaya saat ini sudah sekitar 80 persen dan ditargetkan mencapai 82 persen pada tahun ini,” ujar Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin dalam diskusi Balkoters Talk bertajuk Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Poin 6 Menuju Jakarta Kota Global di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Arief menyoroti adanya paradoks besar antara cita-cita internasional Jakarta dengan realitas ketersediaan layanan air bersih perpipaan yang hingga kini belum menyeluruh.

“Rasanya tidak masuk akal jika Jakarta ingin menjadi kota global tetapi persoalan dasar seperti layanan air bersih perpipaan belum tuntas,” kata dia.

Pihak PAM Jaya menekankan bahwa gedung-gedung pencakar langit yang telah terjangkau jaringan pipa resmi sudah sepantasnya melepaskan ketergantungan mereka pada ekstraksi air tanah.

“Hal ini perlu ditegakkan melalui penegakan aturan,” tegas Arief.

Eksploitasi air tanah yang tidak terkendali disinyalir menjadi biang keladi degradasi lingkungan, terutama fenomena penurunan muka tanah yang kian mencemaskan di wilayah ibu kota.

“Di beberapa daerah seperti Semarang dan Tegal dampaknya sudah terlihat. Bahkan ada fenomena seperti sinkhole atau penurunan tanah yang terus terjadi di sejumlah wilayah,” kata Arief lagi.

Menanggapi permintaan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta kini tengah menggodok regulasi anyar untuk memperketat penggunaan air bawah tanah di wilayah Jakarta.

Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bappeda DKI Jakarta, Cipta Aditya, mengungkapkan bahwa kajian mendalam terkait kebijakan tersebut telah rampung dilakukan sejak tahun lalu.

“Kajiannya sudah dilakukan oleh teman-teman di SDA, dan tahun ini sedang dalam proses penyusunan draf Pergub,” papar Cipta.

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan percepatan infrastruktur pipa air berjalan selaras dengan aturan hukum agar masyarakat memiliki alternatif sumber air yang pasti.

“Tentu tidak mungkin melarang penggunaan air tanah jika belum menyediakan alternatifnya. Karena itu, ketika layanan air perpipaan sudah tersedia, penggunaan air tanah bisa dihentikan,” tandas Cipta.