Kesal dengan Israel, Kim Jong Un Kepikiran soal Perang Nuklir

Suara.com - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un secara resmi memberikan tanggapan terhadap perubahan kepemimpinan tertinggi yang terjadi di Iran baru-baru ini.

Langkah politik ini diambil setelah Mojtaba Khamenei ditetapkan sebagai pengganti ayahnya untuk memimpin negara Timur Tengah tersebut.

Transisi ini bermula dari peristiwa tewasnya Ayatollah Khamenei akibat serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel.

Pyongyang menyatakan sikapnya untuk berdiri bersama Teheran dalam menentukan masa depan kepemimpinan nasional mereka secara mandiri.

Otoritas di bawah kepemimpinan Kim Jong Un tersebut menegaskan bahwa mereka sangat menghormati kedaulatan politik bangsa Iran.

Pernyataan dukungan ini juga dibarengi dengan kritik tajam yang diarahkan kepada blok Barat dan sekutunya.

Pihak kementerian luar negeri di Pyongyang melabeli tindakan Washington dan Tel Aviv sebagai pemicu kekacauan besar.

"Kami menghormati hak dan pilihan rakyat Iran untuk memilih pemimpin tertinggi mereka," kata pejabat Kementerian Luar Negeri Pyongyang.

Kutipan tersebut menjadi penegas bahwa intervensi luar tidak akan mempengaruhi solidaritas diplomatik yang sudah terjalin.

Negara tersebut menilai bahwa tindakan agresif di wilayah Iran merupakan ancaman serius bagi kestabilan komunitas global.

Lebih lanjut, pihak Korea Utara menuduh adanya upaya sistematis untuk merusak tatanan sosial di Iran.

"Amerika Serikat dan Israel menghancurkan fondasi perdamaian dan keamanan regional dan meningkatkan ketidakstabilan di seluruh dunia," tambahnya.

Intervensi yang terjadi dianggap telah melampaui batas norma internasional mengenai integritas teritorial sebuah negara berdaulat.

Tindakan militer tersebut dipandang sebagai usaha untuk meruntuhkan sistem pemerintahan yang sah di mata rakyat Iran.

Oleh karena itu, Pyongyang mengajak komunitas internasional untuk menolak segala bentuk pemaksaan kehendak politik melalui kekerasan.

Pejabat terkait menegaskan bahwa perilaku destruktif tersebut seharusnya mendapatkan sanksi moral dari seluruh dunia.

Di sisi lain, hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat sendiri memang masih berada dalam tensi yang tinggi.

Selama bertahun-tahun, Gedung Putih berupaya keras untuk menghentikan ambisi pengembangan senjata nuklir milik rezim Kim Jong Un.

Namun, segala bentuk tekanan diplomatik serta sanksi ekonomi yang dijatuhkan sejauh ini belum membuahkan hasil signifikan.

Pemerintahan Donald Trump baru-baru ini mencoba membuka kembali ruang dialog tingkat tinggi dengan pihak Korea Utara.

Harapan untuk menggelar pertemuan puncak kembali muncul demi meredakan ketegangan nuklir di semenanjung Korea.

Setelah sekian lama tidak memberikan respon, Kim Jong Un akhirnya memberikan sinyal mengenai kemungkinan adanya komunikasi.

Pemimpin tertinggi Korut itu mengisyaratkan bahwa kedua negara bisa menjalin hubungan jika status nuklirnya diakui.

Washington diminta untuk menerima kenyataan bahwa Pyongyang kini merupakan negara dengan kekuatan persenjataan nuklir yang nyata.

Bersamaan dengan isu diplomasi tersebut, aktivitas militer Korea Utara di dalam negeri justru semakin menunjukkan peningkatan.

Media resmi pemerintah melaporkan adanya pengawasan langsung oleh pemimpin tertinggi terhadap uji coba senjata terbaru.

Uji tembak dilakukan pada rudal jelajah strategis yang diluncurkan dari kapal perusak canggih bernama Choe Hyon.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pengujian serupa yang telah dilakukan pada pekan-pekan sebelumnya.

Pyongyang mengklaim bahwa mereka sedang dalam fase serius untuk memodernisasi angkatan laut dengan hulu ledak nuklir.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa keamanan nasional mereka tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun.

Kim Jong Un secara pribadi memberikan instruksi agar kapasitas pertahanan negara terus ditingkatkan tanpa henti.

Ia menggarisbawahi bahwa kekuatan nuklir adalah kunci utama dalam menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman luar.

"Menekankan pentingnya memperluas pencegahan perang nuklir yang kuat dan andal," kata Kim Jong Un.

Dengan perkembangan ini, peta kekuatan militer di Asia Timur semakin menjadi sorotan dunia internasional di tahun 2026.