- Minyak USD 120/barel tekan APBN; defisit diproyeksi naik ke 2,88% PDB, masih di ambang aman.
- Kenaikan ICP tiap USD 1 per barel berisiko memperlebar defisit anggaran hingga Rp 6,8 triliun.
- Pemerintah disarankan pangkas belanja dinas dan benahi subsidi energi salah sasaran Rp 133,5 T.
Suara.com - Eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran benar-benar membuat pasar energi global gemetar. Harga minyak mentah dunia dilaporkan melonjak tajam hingga menyentuh level USD 120 per barel pada Senin (9/3). Kondisi ini sontak memicu kekhawatiran atas nasib fiskal Indonesia.
Pasalnya, dalam APBN 2026, Pemerintah mematok asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) jauh di bawah angka tersebut, yakni hanya USD 70 per barel. Lonjakan harga ini jelas mempersempit ruang fiskal akibat membengkaknya beban subsidi.
Meski situasi genting, riset terbaru Next Indonesia Center bertajuk "Harga Minyak dan Batas Ketahanan APBN" memberikan angin segar. Mereka memprediksi APBN masih memiliki daya tahan jika merujuk pada pola krisis Rusia-Ukraina tahun 2022.
"Setiap kenaikan ICP sebesar USD 1 per barel akan menambah belanja negara sebesar Rp 10,3 triliun, namun hanya menambah penerimaan Rp 3,5 triliun. Artinya, ada pelebaran defisit sekitar Rp 6,8 triliun setiap kenaikan satu dolar," tulis riset tersebut.
Berdasarkan simulasi, jika harga minyak bertahan tinggi selama enam bulan ke depan (naik sekitar 21,66 persen menjadi rata-rata USD 85,2 per barel), maka defisit APBN diperkirakan membengkak menjadi Rp 740,7 triliun atau setara 2,88 persen PDB.
"Selama kenaikan rata-rata tidak lebih dari 35 persen, defisit masih di bawah batas aman 3 persen PDB sesuai UU Keuangan Negara," ujar Direktur Eksekutif Next Indonesia Center, Christiantoko, Jumat (13/3).
Agar kantong negara tidak jebol, Next Indonesia Center menyarankan dua langkah darurat pertama, pemerintah diminta memangkas pos non-pelayanan publik seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat yang kurang krusial. Kedua, benahi penyaluran subsidi energi karena berdasarkan data Susenas 2025 penyaluran subsidi elpiji dan BBM masih salah sasaran dengan total potensi pemborosan mencapai Rp 133,5 triliun.
"Orang kaya justru menikmati manfaat lebih besar. Perbaikan sasaran subsidi adalah kunci menjaga ketahanan anggaran," tegas Christiantoko.
Baca Juga: Termasuk Indonesia, 8 Negara Sebut Israel Langgar Hukum Internasional karena Blokade Al Aqsa
