REGIONAL:
- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, dukung pengadaan rudal BrahMos untuk modernisasi alutsista maritim Indonesia.
- Pengadaan rudal hasil kolaborasi India-Rusia ini harus berlandaskan kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
- Perlu adanya integrasi teknis rudal dengan sistem TNI eksisting serta diplomasi untuk mitigasi potensi sanksi AS.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, memberikan tanggapan strategis terkait langkah pemerintah Indonesia yang memperkuat lini pertahanan maritim melalui pengadaan sistem rudal BrahMos.
Langkah ini dipandang sebagai upaya krusial dalam memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) guna menghadapi dinamika geopolitik yang kian fluktuatif di kawasan Indo-Pasifik.
Dave menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil dalam kerja sama militer internasional harus selalu berpijak pada marwah kemandirian bangsa.
"Setiap langkah Indonesia dalam kerja sama pertahanan senantiasa berlandaskan pada kepentingan nasional, kedaulatan negara, dan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif," ujar Dave dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Sabtu (14/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa akuisisi rudal hasil kolaborasi India dan Rusia tersebut merupakan bagian dari peta jalan besar untuk memperkokoh benteng pertahanan laut Indonesia.
"Kesepakatan dengan India terkait sistem rudal BrahMos, sebagaimana diberitakan, harus dipahami sebagai bagian dari strategi memperkuat kemampuan pertahanan kita secara menyeluruh, terutama di wilayah maritim yang memiliki nilai strategis tinggi bagi keamanan dan stabilitas kawasan," lanjut Dave.
Selain aspek penguatan, Komisi I DPR RI juga menyoroti aspek teknis yang mendalam, terutama terkait kesesuaian teknologi baru dengan perangkat yang sudah dimiliki TNI saat ini.
Dave menyebutkan bahwa integrasi sistem menjadi kunci utama agar rudal supersonik tersebut dapat beroperasi secara optimal dalam skema pertempuran modern.
"Kami juga menyadari adanya tantangan teknis, seperti integrasi dengan sistem radar dan CMS yang sudah ada. Hal ini menjadi perhatian bersama agar interoperabilitas tidak terganggu dan efektivitas tempur tetap terjaga," ungkap politisi Partai Golkar tersebut.
Meskipun terdapat kendala integrasi, parlemen optimis bahwa sinergi antara pemerintah dan mitra strategis akan mampu mengejawantahkan solusi yang efektif secara bertahap.
Di sisi lain, Indonesia juga dihadapkan pada risiko geopolitik berupa potensi sanksi dari Amerika Serikat melalui undang-undang CAATSA yang menyasar aliansi teknologi dengan Rusia.
Menanggapi hal tersebut, Dave menekankan pentingnya diplomasi yang piawai agar kebutuhan pertahanan nasional tidak terkooptasi oleh persaingan kekuatan besar dunia.
"Prinsip kami jelas, yaitu Indonesia tidak ingin terjebak dalam rivalitas geopolitik, melainkan ingin memastikan bahwa kebutuhan pertahanan dapat terpenuhi tanpa mengorbankan hubungan baik dengan negara mana pun," tegasnya.
DPR RI berjanji akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat untuk memastikan bahwa setiap risiko sanksi internasional telah dikalkulasi secara cermat oleh pemerintah.
Melalui penguatan sektor laut, Indonesia diharapkan mampu memantapkan posisinya sebagai kekuatan yang disegani sekaligus menjadi penyeimbang stabilitas di kawasan.
"Langkah ini juga sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana kekuatan laut menjadi benteng pertahanan sekaligus pilar utama dalam memperkuat posisi bangsa di tingkat regional dan global," pungkas Dave.
TERPOPULER
