- Pemerintah sedang mengkaji pemotongan gaji anggota DPR dan kabinet untuk menghemat anggaran dan mencegah defisit.
- Kajian ini terinspirasi dari kebijakan efisiensi anggaran yang telah diterapkan oleh pemerintah Pakistan.
- Selain pemotongan gaji, efisiensi lain termasuk mengurangi penggunaan kendaraan dinas dan membatasi konsumsi BBM.
"Mereka melaksanakan WFH kerja dari rumah untuk semua kantor pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong hanya menjadi empat hari," kata Prabowo.
Bukan hanya itu, Pakistan bahkan menerapkan pemangkasan gaji bagi para pejabat. Hasil penghematan kemudian dialihkan untuk membantu rakyat di lapisan terbawah.
"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, ada semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah," kata Prabowo.
Prabowo menyampaikan Pakistan juga memangkas pasokan BBM untuk semua kementerian. Pemerintah mewajibkan 60 persen kendaraan dinas untuk tidak digunakan setiap saat.
"Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel, dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan," kata Prabowo.
Menghadapi dampak dari perang, Pakistan kini menyetop semua kunjungan dinas ke luar negeri. Pakistan turut melakukan efisiensi anggaran untuk acara, pesta, dan sebagainya.
"Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi mereka pindah ke online, kemudian semua sekolah berhenti untuk dua minggu ya mungkin ini menghadapi Idulfitri," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan paparannya ihwal kebijakan Pakistan hanya sebagai contoh. Kendati demikian, ia membuka opsi untuk mengkaji penerapan kebijakan serupa.
Jaga Defisit
Walaupun begitu, Prabowo berkeyakinan dua sampai tiga tahun mendatang Indonesia akan menjadi negara yang sangat kuat.
"Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa kita defisit kita tidak tambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit," kata Prabowo.
Prabowo menargetkan kondisi APBN tetap seimbang, "Itu paling ideal dan itu saya kira bisa kita lakukan."
"Bahwa kita harus selalu ingat bahwa kita masih menghadapi masalah-masalah kebocoran, tidak efisien, masalah-masalah under invoicing, undercounting, manipulasi administratif dan lain sebagainya. Ini besar ini, kebocoran ini besar, maaf saya akan selalu bicara masalah ini, kita sudah lakukan langkah-langkah," tandasnya
TERPOPULER
