REGIONAL:
- Presiden Prabowo pada 13 Maret 2026 mengklaim memiliki data intelijen pendanaan pengamat politik untuk menyerang pemerintah.
- Idrus Marham mengingatkan kritik harus etis, berlandaskan kebangsaan, serta objektif, bukan karena kepentingan terselubung.
- Idrus Marham menilai tim komunikasi pemerintah belum maksimal menjelaskan program kerja secara komprehensif kepada publik.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pernyataan mengejutkan terkait dinamika kritik terhadap pemerintah.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026), Presiden mengaku telah mengantongi data intelijen mengenai pihak-pihak yang diduga mendanai sejumlah pengamat politik untuk menyerang kebijakan pemerintah.
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menekankan pentingnya menjaga etika dalam berdemokrasi.
Idrus mengingatkan bahwa meski kritik adalah hak setiap warga dalam demokrasi, cara penyampaiannya tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kejujuran.
“Sekarang ini banyak orang yang berjuang atas nama keadilan tetapi dilakukan secara tidak adil. Berjuang demokrasi tetapi dengan cara yang tidak demokratis. Mengusung nilai tetapi dengan cara yang tidak bernilai,” kata Idrus kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).
Menurutnya, setiap sikap kritis yang muncul dalam ruang publik seharusnya dilandasi oleh semangat untuk memajukan bangsa dan tetap patuh pada falsafah negara.
“Sikap kritis dalam proses demokratisasi sejatinya dijalankan atas dasar komitmen kebangsaan untuk kemajuan Indonesia, taat asas, dipandu oleh ideologi dan falsafah Pancasila serta aturan perundang-undangan, juga rasional, objektif, logis, dan faktual,” ujarnya.
Mengenai dugaan adanya aliran dana kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan kritik, Idrus menilai hal tersebut memang patut diwaspadai sebagai bentuk kepentingan yang terselubung.
“Kalau ada dana diberikan kepada seseorang tentu tidak mungkin tanpa tujuan. Pasti ada komitmen di balik itu. Ini patut dicurigai ada kepentingan tertentu,” tambahnya.
Kendati begitu, Idrus menyarankan agar pemerintah tetap mengedepankan cara-cara persuasif dan tidak menggunakan tindakan keras dalam menghadapi kritik.
“Pemerintah tidak perlu represif. Yang penting mengajak semua pihak menyadari bahwa Indonesia ini rumah besar kita bersama yang harus kita rawat,” tuturnya.
Ia juga berharap agar penilaian terhadap kinerja pemerintah dilakukan secara adil tanpa dilandasi sentimen pribadi.
“Jangan karena kebencian kepada seseorang lalu membuat kita menjadi tidak adil dalam menilai,” tegas Idrus.
Di sisi lain, Idrus juga menyoroti kinerja tim komunikasi pemerintah. Ia menilai para pembantu presiden, terutama juru bicara, belum optimal dalam membedah program pemerintah ke hadapan publik.
“Secara faktual narasi yang dibangun dalam komunikasi politik para pembantu presiden, lebih khusus juru bicara presiden, untuk menjelaskan secara komprehensif dan terintegrasi program pemerintah belum maksimal,” pungkasnya.
TERPOPULER