Eks Menag Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Mantan Penyidik: KPK Tak Boleh Beri Perlakuan Istimewa

Suara.com - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menegaskan bahwa KPK seharusnya tidak boleh memberikan perlakuan istimewa terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

KPK diketahui mengalihkan penahanan terhadap Gus Yaqut dari tahanan Rutan KPK menjadi tahanan rumah sejak Kamis (19/3/2026).

“Tidak boleh ada standar ganda dalam penegakan hukum, dan tidak boleh ada satu pun pihak yang mendapatkan keistimewaan di hadapan hukum,” kata Praswad kepada wartawan, Senin (23/3/2026).

Dia menegaskan setiap bentuk perlakuan berbeda, sekecil apa pun, akan menciptakan preseden buruk yang berpotensi dijadikan rujukan oleh tersangka lain untuk menuntut perlakuan serupa.

Jika hal ini dibiarkan, tegas Praswad, integritas sistem penegakan hukum akan terkikis secara perlahan. Sebab, dia menilai hukum tidak lagi berdiri di atas prinsip keadilan yang setara, melainkan bergeser menjadi instrumen yang bisa dinegosiasikan.

“Praktik semacam ini juga akan memperlemah efek jera (deterrent effect) dari penegakan hukum tindak pidana korupsi. Ketika pelaku melihat adanya ruang keistimewaan, maka pesan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus ditindak tegas menjadi kehilangan maknanya,” tutur Praswad.

“Pada akhirnya, kondisi ini tidak hanya merusak kredibilitas KPK sebagai lembaga, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap keseluruhan sistem hukum, karena keadilan dipersepsikan tidak lagi berlaku sama bagi semua orang, melainkan tunduk pada kekuasaan, kedekatan, dan kepentingan tertentu,” tambah dia.

Untuk itu, Praswad mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menyelidiki secara serius kemungkinan adanya intervensi terhadap KPK yang menyebabkan pelanggaran terhadap sistem dan integritas lembaga antirasuah.

“Jangan sampai praktik seperti ini mengindikasikan munculnya kembali problem lama di tubuh KPK. Ini adalah momentum bagi Presiden untuk menunjukkan kepemimpinan sebagai panglima tertinggi pemberantasan korupsi, bukan justru berdiri di garis depan dalam kebijakan yang memberi keringanan bagi pelaku korupsi,” tegas Praswad.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan konsistensi, ketegasan, dan integritas tanpa kompromi.

Dengan begitu, Praswad menilai langkah korektif harus segera diambil sebelum peristiwa ini menjadi kebiasaan yang merusak sistem penegakan hukum dan membuat masyarakat semakin pesimis terhadap hukum.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa penyidik melakukan pengalihan penahanan terhadap mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

“Penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka Saudara YCQ, dari penahanan di Rutan KPK menjadi tahanan rumah, sejak hari Kamis (19/3) malam kemarin,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (21/3/2026).

Menurut Budi, pengalihan ini atas permohonan dari pihak keluarga pada 17 Maret 2026. Kemudian, KPK menelaah dan mengabulkan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan Pasal 108 ayat (1) dan (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

“Pelaksanaannya yakni dengan melakukan pengalihan jenis penahanannya,” ujar Budi.

“Selama melaksanakan pengalihan penahanan tersebut, KPK tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan kepada yang bersangkutan,” tambah dia.

KPK memastikan proses pengalihan penahanan untuk sementara waktu ini sesuai ketentuan dan prosedur penyidikan maupun penahanan terhadap seorang tersangka.

Budi juga memastikan proses penanganan perkara terhadap Gus Yaqut akan tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diketahui, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) alias Gus Yaqut dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex.

Gus Yaqut dan Gus Alex menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.

Keduanya diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.