Suara.com - Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Langkah percepatan ini seperti yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang menyerahkan langsung 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada masyarakat terdampak bencana di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut), Jumat (27/3/2026).
Penyenyerahan huntap tersebut merupakan langkah cepat, di mana sudah dilakukan pada masa transisi dari fase tanggap darurat ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi, yang baru akan dimulai pada 1 April 2026 mendatang. Huntap diberikan kepada masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana. Pembangunan huntap di lokasi tersebut merupakan salah satu contoh skema komunal dengan dukungan dari pihak nonpemerintah, dalam hal ini Yayasan Buddha Tzu Chi. Yayasan Buddha Tzu Chi berencana membangun 2.603 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar).
"Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat," ungkap Tito.
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan pembangunan huntap memiliki dua skema, yaitu in-situ dan komunal. Pada skema in-situ, masyarakat dapat membangun rumah secara mandiri di lokasi yang layak dan aman dengan dukungan dana sebesar Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang akan dicairkan dalam dua tahap. Selain membangun secara mandiri, masyarakat juga dapat menyerahkan proses pembangunan huntap tersebut kepada BNPB.
Sementara pada skema komunal, pembangunan huntap dilakukan dalam satu kawasan yang lahannya disediakan oleh pemerintah daerah (Pemda). Adapun proses pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PKP atau melalui gotong royong dengan kementerian maupun lembaga lain, termasuk pihak nonpemerintah.
Pada kesempatan itu, dirinya mengapresiasi kinerja Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu yang cepat menghimpun dan melaporkan data rumah rusak akibat bencana, baik yang rusak ringan, sedang, maupun berat, lengkap dengan nama dan alamat. Kecepatan ini penting agar penyaluran bantuan dapat segera dilakukan, termasuk dalam penyediaan huntap.
Bahkan, berkat data yang lengkap, masyarakat terdampak juga telah menerima berbagai bantuan seperti Jaminan Hidup (Jadup), Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi yang rumahnya rusak berat tetapi tidak tinggal di hunian sementara (huntara), Bantuan Isian Hunian (BIH), hingga Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE).
“Ini semua karena datanya paling lengkap oleh Pak Bupati dari Pak Gus Irawan,” ujarnya.
Ia berharap kecepatan pelaporan data tersebut diikuti oleh daerah terdampak bencana lainnya. Ia menegaskan, semakin cepat data tersebut diterima, semakin cepat pula Badan Pusat Statistik (BPS) memverifikasinya di lapangan.
“Makin cepat, maka BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bisa bergerak. Bang Ara Menteri PKP [bisa] segera akan bergerak juga,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait juga memuji Bupati Tapsel dalam memilih lokasi pembangunan huntap. Ia menilai lokasi tersebut telah mendukung ekosistem keberlangsungan hidup warga karena pasar, sekolah, dan rumah sakit yang tidak jauh dari lokasi.
"Lokasi ini tepat sekali, Pak Gus Irawan Pasaribu yang memilih. Ekosistem lokasinya bagus sekali. Ini sudah sesuai arahan Presiden. Pak Prabowo bilang dalam mengambil keputusan harus mempermudah rakyat," tandasnya.***
TERPOPULER
