REGIONAL:
- Mendagri Tito Karnavian mengisyaratkan pengumuman resmi kebijakan WFH akan disampaikan pada Selasa, 31 Maret 2026.
- Skema awal WFH direncanakan berlaku satu hari per minggu khusus bagi para Aparatur Sipil Negara.
- Kebijakan ini bertujuan efisiensi energi dan menekan konsumsi BBM tanpa mengganggu pelayanan publik dan manufaktur.
Suara.com - Teka-teki mengenai pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) akan segera terjawab. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi sinyal kuat bahwa pengumuman resmi terkait kebijakan ini bakal dilakukan pada Selasa (31/3) besok.
Langkah ini diambil pemerintah sebagai strategi efisiensi energi di tengah tekanan dinamika global yang kian kencang.
“Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya enggak mau mendahului,” ujar Tito saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Meski masih menutup rapat detail teknisnya, Tito memastikan Kemendagri akan bergerak cepat memberikan panduan bagi daerah. “Iya, pasti ada (imbauan ke pemda),” tegasnya.
Skema 1 Hari Sepekan
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah memberikan kepastian bahwa aturan ini tidak akan melewati bulan Maret.
“Akan diumumkan (kebijakan WFH) sebelum akhir bulan (Maret),” kata Airlangga, Jumat (27/3).
Bocoran skemanya, WFH direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK. Bagaimana dengan karyawan swasta? Pemerintah tetap akan memberikan ruang, namun sifatnya hanya berupa imbauan.
Produktivitas Diklaim Tetap Terjaga
Kekhawatiran soal lesunya ekonomi akibat WFH ditepis oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai kebijakan ini justru menjadi langkah cerdas untuk menekan konsumsi BBM yang harganya sedang fluktuatif.
"Enggak (mengganggu), kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen lah, saya nggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," jelas Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan.
Purbaya menggarisbawahi bahwa pelayanan publik dan industri manufaktur tidak akan terganggu karena penerapan WFH dilakukan secara selektif pada jenis pekerjaan tertentu saja. (Antara)
TERPOPULER