WFH untuk Hemat BBM di Tengah Krisis Energi, Solusi Efektif atau Hanya Sementara?

Suara.com - Krisis energi global kembali mengetuk pintu. Konflik di kawasan Timur Tengah, terutama di jalur strategis seperti Selat Hormuz, membuat banyak negara waspada terhadap potensi gangguan pasokan minyak dunia. Indonesia, yang masih bergantung pada impor BBM, tak luput dari bayang-bayang risiko tersebut.

Di tengah situasi itu, pemerintah mulai melirik kembali kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai salah satu opsi. Bukan tanpa alasan, pengalaman selama pandemi menunjukkan bahwa pembatasan mobilitas bisa berdampak langsung pada penurunan konsumsi bahan bakar.

Namun, di balik narasi efisiensi tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah WFH benar-benar solusi untuk menghadapi ancaman krisis energi, atau hanya langkah sementara yang tidak menyentuh akar persoalan?

Negara Lain Sudah Lebih Dulu, Indonesia Baru Mengkaji

Wacana WFH sebagai strategi penghematan energi sebenarnya bukan hal baru di tingkat global. Sejumlah negara di Asia Tenggara bahkan sudah lebih dulu menerapkannya sebagai respons terhadap tekanan harga dan pasokan BBM.

Filipina, misalnya, mengambil langkah cukup drastis dengan memangkas jam kerja pegawai pemerintah sekaligus memperluas skema WFH. Kebijakan ini bertujuan menekan konsumsi energi di sektor transportasi yang menjadi salah satu penyumbang terbesar penggunaan BBM.

Bahkan, langkah tersebut tidak berdiri sendiri. Pemerintah Filipina juga harus menyesuaikan kebijakan energi lainnya, mulai dari melonggarkan standar bahan bakar hingga menyiapkan skenario darurat untuk menjaga stabilitas pasokan.

Langkah serupa juga mulai terlihat di negara lain seperti Vietnam dan Thailand yang mendorong pola kerja fleksibel untuk mengurangi beban energi nasional.

Jika melihat pola ini, wacana WFH di Indonesia bisa dibaca sebagai bagian dari tren global, bukan kebijakan yang berdiri sendiri.

Menekan Konsumsi, Tapi Bukan Menjawab Akar Masalah

Dari sisi dampak, efektivitas WFH dalam menekan konsumsi energi sebenarnya cukup terukur. Berkurangnya mobilitas harian, terutama perjalanan pergi-pulang kerja, berbanding lurus dengan penurunan penggunaan BBM.

Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari Institut Teknologi Massachusetts, Amerika Serikat, menunjukkan korelasi tersebut secara langsung. Mereka mengukur dampak dari penghematan energi selama masa WFH saat pandemi covid-19 di 141 kota di AS.

Hasilnya, setiap peningkatan 1 persen penerapan WFH mampu menurunkan emisi transportasi hingga sekitar 1,8 persen, indikasi kuat bahwa konsumsi energi ikut tertekan seiring berkurangnya aktivitas perjalanan.

Tak heran jika kebijakan ini kembali dilirik sebagai “solusi cepat”. Tanpa perlu intervensi besar pada infrastruktur atau subsidi, pemerintah cukup mengurangi mobilitas untuk menahan laju konsumsi energi. Namun pada saat yang sama juga ada batasannya.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa WFH tidak cukup untuk menghadapi krisis energi yang lebih dalam.

Filipina, misalnya, tetap harus menghadapi lonjakan harga BBM dan tekanan ekonomi meski telah menerapkan pembatasan mobilitas. Artinya, persoalan utama bukan semata pada tingginya konsumsi, melainkan pada ketahanan pasokan dan distribusi energi itu sendiri.

Selain itu, tidak semua sektor bisa menerapkan WFH. Layanan publik, industri, hingga sektor perdagangan tetap harus berjalan normal. Ketergantungan pada aktivitas fisik ini membuat penghematan dari WFH hanya bersifat parsial.

Krisis Energi Jadi Momentum Transisi ke Energi Listrik

Di tengah wacana WFH sebagai solusi jangka pendek, kalangan ekonom melihat persoalan energi tidak bisa diselesaikan hanya dengan menekan mobilitas. Lonjakan harga minyak global dinilai sudah membawa dampak yang lebih luas, bahkan berpotensi menjalar ke sektor fiskal dan ekonomi secara keseluruhan.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini, mengingatkan tekanan energi saat ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan krisis lain yang lebih kompleks.

“Selain ada masalah krisis iklim dan beberapa minggu ini harga minyak melesat tinggi sehingga menimbulkan krisis energi, krisis fiskal dan bukan tidak mungkin menjalar menjadi krisis ekonomi,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut, ia menilai momentum krisis justru harus dimanfaatkan untuk mendorong perubahan yang lebih mendasar, khususnya mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

“Karena itu, mutlak harus memanfaatkan momentum krisis ini untuk melakukan transformasi dan transisi cepat dari energi minyak, termasuk batubara yang kotor, menjadi energi hijau,” tegasnya.

Didik juga menyoroti bahwa ketergantungan terhadap BBM impor berisiko membebani anggaran negara jika tidak segera diantisipasi.

Berdasarkan kajian INDEF, percepatan elektrifikasi transportasi menjadi salah satu langkah yang dinilai paling realistis untuk menekan beban subsidi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Dengan kata lain, di tengah tekanan global, kebijakan seperti WFH mungkin bisa menahan konsumsi dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, arah kebijakan energi dinilai perlu bergerak lebih jauh, dari sekadar penghematan menuju transformasi.